Iran Tarik Biaya Tambahan Kapal Lewat Selat Hormuz, Teman AS - Israel Haram Melintas

"Rancangan undang-undang tersebut juga mencakup pembatasan terhadap kapal yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan Israel untuk melintasi selat tersebut," lapor kantor berita Fars.

Pemerintah Iran tampaknya ingin memberikan respons balik yang seimbang terhadap negara-negara yang memberikan tekanan ekonomi.

Dalam draf tersebut terdapat pasal yang melarang akses bagi negara yang terlibat dalam pemberian sanksi sepihak.

Artinya negara mana pun yang mendukung sanksi terhadap Iran berisiko kehilangan hak transit di Selat Hormuz.

Proses legislasi ini masih memerlukan beberapa tahapan birokrasi penting sebelum benar-benar bisa diimplementasikan secara penuh.

Setelah lolos di tingkat komite draf ini akan segera dibawa ke dalam pemungutan suara paripurna di parlemen.

Tahap selanjutnya melibatkan peninjauan mendalam oleh Dewan Garda sebagai otoritas tertinggi dalam verifikasi hukum.

Jika semua tahap terpenuhi maka Presiden Iran akan menandatangani dokumen tersebut untuk sah menjadi undang-undang.

Langkah ini diambil di tengah situasi geopolitik yang masih sangat memanas di kawasan Timur Tengah.

Kawasan tersebut sedang berada dalam kondisi waspada tinggi menyusul serangkaian peristiwa militer yang terjadi sebelumnya.

Kondisi keamanan regional mulai berguncang hebat sejak insiden serangan udara gabungan pada akhir Februari lalu.

Tepat pada 28 Februari serangan yang melibatkan kekuatan Israel dan Amerika Serikat menghantam sejumlah titik di Iran.

Operasi militer skala besar tersebut dilaporkan telah merenggut nyawa lebih dari 1.340 orang di berbagai lokasi.

Salah satu korban jiwa yang paling signifikan dalam peristiwa tersebut adalah Pemimpin Tertinggi Iran saat itu Ali Khamenei.

Kejadian ini memicu gelombang amarah dan aksi balasan yang sangat masif dari pihak militer Teheran.