Bukan Kritik Saiful Mujani, Pengamat UGM: Kegagalan Ekonomi Adalah Ancaman Sesungguhnya bagi Prabowo

Suara.com - Pernyataan keras pengamat politik senior sekaligus pendiri SMRC, Saiful Mujani yang menyentil narasi penggulingan Presiden Prabowo Subianto memicu kegaduhan di ruang publik. Namun, aksi "ceplas-ceplos" tersebut dinilai murni sebagai ekspresi demokrasi, bukan upaya makar yang melanggar hukum.

Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi, menegaskan dalam sistem demokrasi, pernyataan sekeras apa pun terhadap penguasa dilindungi oleh konstitusi.

"Tentu itu bukan makar ya, itu adalah kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi," tegas Arya saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/4/2026).

Arya juga menilai pernyataan Saiful Mujani tidak mengandung unsur penghinaan atau ejekan personal. Baginya, narasi tersebut adalah bentuk kegelisahan atau frustrasi seorang warga negara terhadap arah kepemimpinan nasional. Menurutnya, sah-sah saja bagi rakyat untuk menilai pemimpinnya "tidak becus" melalui diksi yang tajam.

"Jadi mau mengatakan menjatuhkan presiden, presiden nggak becus, atau mau yang soft maupun yang keras, tentu itu bagian dari kebebasan berpendapat. Dan di dalam pernyataan Saiful Mujani juga saya tidak melihat ada olok-olok ya, tidak ada penghinaan juga," tuturnya.

Ia menambahkan, batas antara kritik intelektual dan ancaman hukum memang sering menjadi perdebatan. Namun secara politis, ia menegaskan bahwa semua bentuk kritik adalah konstitusional.

Sementara soal etika, Arya menilai hal itu sangat subjektif karena kritik dialamatkan kepada pemegang kendali negara.

"Tidak ada kritik yang disebut inkonstitusional. Jadi semua kritik itu konstitusional. Persoalannya adalah apakah dia melewati batas etika atau tidak, itu pun sangat subjektif yang disebut etika tuh seperti apa karena kritik itu kan ditujukan kepada jabatan itu," paparnya.

Ekonomi Jadi Kunci Stabilitas

Terkait potensi gangguan stabilitas politik akibat narasi "gulingkan", Arya menyebut hal itu sangat bergantung pada kinerja nyata pemerintah.

Jika Prabowo Subianto mampu mengelola isu krusial seperti stabilitas harga bahan pokok dan ekonomi, maka kritik sekeras apa pun menurut Arya tidak akan mendapat momentum di masyarakat.

Tapi sebaliknya, Arya menyebut ancaman nyata bagi pemerintah bukanlah ucapan kritikus, melainkan kegagalan dalam menyejahterakan rakyat.

"Jika dia (pemerintah) gagal mengendalikan ekonomi, itu seluruh lapisan masyarakat itu akan bergejolak," ucapnya mengingatkan.

Karena itu Arya menyarankan agar pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo fokus pada evaluasi kebijakan daripada sibuk beradu argumen secara verbal. Menjawab kritik dengan kerja nyata dinilai Arya justru jauh lebih efektif ketimbang mengerahkan juru bicara untuk mendebat para pengkritik.

"Kalau responsnya bagus saya pikir kritik akan mental sendiri. Pemerintah saya pikir nggak perlu merespons secara verbal, tapi direspons melalui kebijakan atau keputusan politik. Nah dia harus mendengarkan," pungkasnya.