- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mendesak Pemkot Jakarta Selatan memediasi sengketa akses jalan warga di Bintaro, Pesanggrahan.
- Konflik lahan sejak 2005 menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan serta menghambat layanan listrik dan memicu praktik pungutan ilegal.
- DPRD menargetkan penyerahan aset kepada pemerintah agar perbaikan jalan dapat segera dibiayai melalui anggaran APBD daerah.
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendesak Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk segera memediasi konflik akses jalan di RT 05/RW 11, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan.
Masalah akses jalan di Jalan Taman Bintaro Dalam tersebut diketahui telah terbengkalai dan merugikan warga sejak tahun 2005.
Wibi meminta jajaran eksekutif, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, untuk proaktif memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pemilik lahan guna mencari titik temu.
“Kami juga meminta pada lurah sebagai pimpinan di tingkat wilayah untuk bisa memfasilitasi pertemuan,” ujar Wibi, mengutip laman resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Persoalan ini bermula dari keengganan pemilik lahan untuk menyerahkan asetnya kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Akibatnya, selama lebih dari dua dekade, prasarana jalan di lokasi tersebut tidak layak dan akses listrik warga terhambat karena kendala administrasi yang rumit.
Selain infrastruktur yang rusak, warga melaporkan adanya praktik pungutan liar atau pungli terhadap kendaraan yang melintas di jalan tersebut, padahal jalur itu merupakan akses utama menuju hunian mereka.
“Seharusnya ketika kita membeli suatu rumah, pasti kita sudah berpikir memiliki akses jalan. Ternyata jalan itu adalah di luar daripada rumah yang dibeli,” kata Wibi.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Wibi menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung proses mediasi di tingkat wilayah. Ia menegaskan akan terlibat aktif agar persoalan ini tidak kembali berlarut-larut.
“Saya pasti akan turun langsung juga untuk bisa terlibat dalam mediasi-mediasi yang berjalan di bawah,” katanya.
Pihak DPRD berharap mediasi ini segera membuahkan hasil agar status lahan menjadi jelas. Dengan penyerahan aset kepada pemerintah, perbaikan infrastruktur jalan dapat segera dieksekusi menggunakan dana APBD.
“Mudah-mudahan akan ada solusi, dan juga warga bisa merasakan jalanan yang baik dan kehadiran pemerintah di wilayahnya,” pungkas Wibi.
TERPOPULER
