REGIONAL:
- Ketua Umum HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, menyoroti penyempitan ruang demokrasi akibat intimidasi terhadap aktivis di Indonesia.
- Siti mengkritik lambannya pengusutan kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus serta penggunaan peradilan militer yang dianggap tidak transparan.
- Presiden Prabowo didesak menindak tegas pelaku kekerasan, sementara Wapres Gibran diminta melakukan tekanan politik konkret untuk penuntasan kasus.
Suara.com - Kondisi demokrasi di Indonesia mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat, Siti Nurhayati Barsasmy. Ia menilai ruang bagi para pengkritik kekinian kian menyempit akibat bayang-bayang intimidasi dan kekerasan yang masih menghantui para aktivis.
Dalam bincang-bincang di podcast Madilog kanal YouTube Forum Keadilan TV, Siti menyebut bahwa meski konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya degradasi nilai-nilai kemanusiaan dan rasionalitas dalam bernegara.
“Indonesia hari ini dalam kehidupan demokrasinya... masih ada elemen di mana rasionalitas dan intelektualitasnya masih terganggu... dan terlebih kan mengkikis terhadap nilai hak asasi manusia,” ujar Siti, dikutip Rabu (8/4/2026).
Siti secara spesifik mengaitkan keresahannya dengan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Menurutnya, pengungkapan pelaku di tingkat lapangan sama sekali belum menyentuh rasa keadilan publik jika dalang di baliknya masih melenggang bebas.
“Otak pelaku dan aktor intelektualnya itu dalang di baliknya harus diungkap... ini pola-pola lama ortodok,” tegas Siti.
Ia menyayangkan proses hukum yang terkesan berjalan di tempat selama hampir tiga minggu tanpa kejelasan motif. Siti juga mengkritik penggunaan peradilan militer dalam kasus ini, mengingat korbannya adalah warga sipil.
Mekanisme tersebut dikhawatirkan Siti menutup pintu bagi masyarakat untuk mengawal kasus secara transparan.
“Peradilan militer kan tertutup kita tidak bisa mengawal secara transparan," ungkapnya.
Lebih jauh, Siti mencium adanya potensi tarik-menarik kepentingan antara institusi yang terlibat dalam penanganan kasus ini.
Menurutnya, ego sektoral demi menjaga reputasi masing-masing instansi seringkali menjadi penghambat pengungkapan kasus secara tuntas.
“Ada dua institusi betul yang punya kepentingan berbeda untuk reputasi instansi mereka,” tambahnya.
Harapan untuk Prabowo dan Sentilan untuk Gibran
Terkait posisi pimpinan nasional, Siti menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan taji kepemimpinannya dalam melindungi hak asasi manusia dan menghukum pelaku kekerasan tanpa pandang bulu.
“Harapan kita kepada Presiden itu tentu harus menguatkan integritasnya... harus menghukum dan mengutuk siapa pun yang melakukannya,” ucap Siti.
Namun, kritik lebih tajam dialamatkan Siti kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai kunjungan simbolik Gibran saat menjenguk korban di rumah sakit tidak akan berarti banyak jika tidak dibarengi dengan tekanan politik yang nyata untuk mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Seharusnya bukan hanya menjenguk yang dia lakukan, tapi ikhtiar untuk menekan... supaya terang-benderang,” pungkas Siti.
Reporter: Dinda Pramesti K
TERPOPULER
