Menlu Iran Peringatkan Amerika Serikat Jangan Mau Jadi Pion Benjamin Netanyahu

Suara.com - Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri Iran melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini.

Ia menilai Washington bertindak tidak logis jika terus memberikan ruang bagi Israel untuk merusak stabilitas kawasan Timur Tengah.

Araghchi menyoroti berlanjutnya agresi militer di Lebanon yang telah merenggut nyawa ratusan penduduk sipil sejak kesepakatan damai dimulai.

Diplomat senior tersebut mengaitkan tindakan militer agresif ini dengan jadwal persidangan kasus korupsi yang menjerat Benjamin Netanyahu.

Menurut pengamatannya, kelanjutan peperangan merupakan strategi pribadi Netanyahu untuk menunda proses hukum yang dijadwalkan bergulir kembali.

“Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya,” tulis Araghchi melalui media sosial resminya, dikutip dari Al Jazeera.

Pernyataan tersebut merujuk pada ketakutan sang Perdana Menteri Israel akan kehilangan kekuasaan dan perlindungan politik jika perang berakhir.

Iran menegaskan bahwa pihak Amerika Serikat memegang kendali untuk menentukan arah diplomasi atau membiarkan situasi semakin memburuk.

Jika Washington memilih membiarkan diplomasi mati, Araghchi memperingatkan adanya dampak buruk bagi stabilitas ekonomi negara adidaya tersebut.

“Jika AS ingin menghancurkan ekonominya dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, itu pada akhirnya akan menjadi pilihannya. Kami pikir itu bodoh tetapi kami siap menghadapinya,” tulis Araghchi.

Menariknya, pilihan kata Araghchi ini menyerupai pernyataan sinis yang sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance.

Vance sempat memperingatkan pihak Teheran agar tidak merusak kesepakatan damai melalui proksinya di wilayah Lebanon.

Kini, perselisihan mengenai apakah Lebanon masuk dalam cakupan gencatan senjata atau tidak menjadi bom waktu bagi perdamaian.

Pemerintah Iran bahkan memberikan sinyal kuat akan mengambil langkah militer jika Israel tidak segera menghentikan serangannya.

Salah satu opsi yang muncul adalah kemungkinan penutupan Selat Hormuz sebagai respon atas tindakan sepihak militer Israel tersebut.

Di sisi lain, Donald Trump menyatakan telah berkomunikasi secara personal dengan pimpinan Israel untuk meredakan tensi serangan.

Mantan Presiden tersebut mengklaim bahwa dirinya meminta Netanyahu untuk lebih menahan diri dalam menjalankan operasi militernya.

“Saya berbicara dengan Bibi [Netanyahu], dan dia akan melakukannya dengan santai. Saya rasa kita harus sedikit lebih santai,” ungkapnya kepada media.

JD Vance juga memperkuat narasi tersebut dengan menyebut bahwa pihak Israel telah setuju untuk mengevaluasi serangan mereka.

“Kami pikir itu bodoh, tapi itu pilihan mereka,” ujar Vance saat membahas kemungkinan Iran merusak proses gencatan senjata.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan klaim penurunan intensitas serangan militer tersebut.

Lebanon baru saja melewati fase paling berdarah dengan jumlah korban jiwa yang menembus angka 300 orang dalam waktu singkat.

Tim penyelamat juga menjadi sasaran setelah serangan udara di Borj Qalaouiye menewaskan empat petugas medis yang sedang bertugas.

Perintah evakuasi paksa juga telah dikeluarkan bagi penduduk di wilayah Jnah, Beirut, yang merupakan lokasi fasilitas kesehatan utama.

Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai taktik pengosongan wilayah secara permanen melalui metode penghancuran infrastruktur sipil secara total.

Banyak pengamat meragukan klaim AS mengenai pengendalian militer Israel karena rekam jejak kegagalan janji di masa lalu.

Pada tahun 2024, pemerintahan Joe Biden sempat menjamin bahwa operasi di Rafah hanya akan berlangsung secara terbatas.

Namun faktanya, militer Israel menghancurkan hampir seluruh bangunan di wilayah tersebut dan memicu pengungsian massal warga Gaza.

Eskalasi di Lebanon sendiri memuncak menjadi perang terbuka pada Maret setelah peristiwa tewasnya pemimpin tertinggi Iran.

Hingga kini, serangan terhadap fasilitas umum di Lebanon terus terjadi meski kesepakatan gencatan senjata sebelumnya telah disepakati.