Diplomasi Nuklir Iran Memanas, Amerika Serikat Memberikan Ultimatum Mau Mengubah Poin Kesepakatan

Pebriansyah Ariefana

Minggu, 12 April 2026 | 12:30 WIB
Diplomasi Nuklir Iran Memanas, Amerika Serikat Memberikan Ultimatum Mau Mengubah Poin Kesepakatan
Amerika Serikat menuntut penghentian total seluruh aktivitas nuklir Iran, termasuk untuk kebutuhan medis yang bersifat kemanusiaan. (Tasnimnews)
baca 10 detik
  • Amerika Serikat menuntut Iran menghentikan seluruh program nuklir termasuk untuk keperluan medis sipil.

  • Ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran berisiko meruntuhkan stabilitas pertumbuhan ekonomi global.

  • Negosiasi nuklir mengalami kebuntuan akibat hilangnya kepercayaan dan perubahan syarat sepihak dari AS.

Pihak-pihak tersebut merasa memiliki posisi tawar yang kuat setelah bertahan dari gempuran selama enam minggu terakhir.

Kemampuan Iran dalam mengontrol Selat Hormuz menjadi senjata yang sangat ditakuti oleh pasar komoditas energi global.

"Mereka merasa berada di atas angin. Mereka telah menahan serangan AS dan Israel selama enam minggu," jelas laporan tersebut.

"Mereka telah mampu menahan dan mencekik Selat Hormuz, dan, menurut badan-badan termasuk PBB, berpotensi meruntuhkan ekonomi global," tegas analisis itu.

Risiko ini sebenarnya telah disadari oleh banyak aktor internasional karena dampaknya yang akan bersifat katastropik.

Namun, proses komunikasi politik kembali terhambat karena adanya perubahan persyaratan yang diminta oleh pihak Amerika Serikat.

Kebijakan Luar Negeri yang Berubah-ubah

Teheran merasa bahwa Washington tidak konsisten dalam menetapkan parameter keberhasilan negosiasi yang sedang berlangsung saat ini.

"Jadi ada realisasi akan bahaya yang ditimbulkan oleh hal ini. Namun tampaknya, menurut Iran, AS terus menggeser tiang gawang," pungkas laporan tersebut.

baca juga

Pergeseran aturan main secara mendadak ini membuat kesepakatan nuklir sipil menjadi semakin sulit untuk dicapai.

Tekanan ekonomi melalui sanksi juga dianggap tidak efektif dalam memaksa Iran untuk menyerahkan hak teknologi mereka.

Situasi ini menciptakan kebuntuan panjang yang mempertaruhkan nasib rantai pasok kebutuhan energi penduduk di seluruh dunia.

Krisis nuklir Iran telah menjadi isu sentral dalam geopolitik Timur Tengah selama lebih dari dua dekade terakhir.

Hubungan kedua negara semakin memburuk setelah Amerika Serikat secara konsisten memberikan sanksi ekonomi yang sangat berat.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur perdagangan paling vital di mana sepertiga pengiriman minyak dunia melewati kawasan tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa gangguan pada jalur ini dapat memicu inflasi global yang tidak terkendali.

Upaya damai di Jenewa dan Oman sebelumnya diharapkan menjadi titik balik, namun serangan militer justru merusak momentum tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Blokade Selat Hormuz Penghambat Utama Kesepakatan Damai Amerika Serikat dan Iran

Blokade Selat Hormuz Penghambat Utama Kesepakatan Damai Amerika Serikat dan Iran

News | Minggu, 12 April 2026 | 11:55 WIB

Ini Poin Jalan Buntu Perundingan Amerika Serikat dan Iran

Ini Poin Jalan Buntu Perundingan Amerika Serikat dan Iran

News | Minggu, 12 April 2026 | 11:36 WIB

Breakingnews! Negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Pakistan Buntu

Breakingnews! Negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Pakistan Buntu

News | Minggu, 12 April 2026 | 11:20 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×