Iran Ngotot Pungut Biaya di Selat Hormuz, PBB: Pelanggaran Hukum Internasional

Suara.com - Kepala Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB, Arsenio Dominguez, menegaskan rencana Iran menarik biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz melanggar hukum internasional.

Dominguez meminta komunitas global menolak kebijakan tersebut karena berpotensi merusak sistem pelayaran dunia.

“Negara tidak memiliki hak untuk mengenakan biaya atau pungutan di selat seperti ini,” ujar Dominguez dilansir dari Aljazeera, Senin (13/4).

“Pengenaan tarif adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional," imbuhnya.

Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, serta kegagalan perundingan damai yang berlangsung di Pakistan.

Iran sebelumnya mengisyaratkan akan tetap mengenakan tarif bahkan setelah perang berakhir.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sempat mengusulkan skema kerja sama pengelolaan pembayaran antara Washington dan Teheran.

Dominguez memperingatkan bahwa penerapan tarif akan menciptakan preseden berbahaya bagi pelayaran internasional.

Dominguez bahkan menyerukan agar negara dan operator kapal tidak mengikuti skema tersebut.

Data menunjukkan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz turun drastis sejak konflik dimulai.

Hanya sekitar 22 kapal yang melintas dalam beberapa hari terakhir, jauh dibandingkan rata-rata 135 kapal per hari sebelum perang.

Situasi ini berdampak langsung pada distribusi minyak dan gas global, sekaligus menekan stabilitas ekonomi dunia.

Selain itu, ribuan pelaut kini terjebak di kawasan Teluk tanpa kepastian.

“Saya sangat khawatir terhadap sekitar 20.000 pelaut yang terdampak. Semakin lama situasi ini berlangsung, semakin besar dampak negatifnya,” kata Dominguez.

Dominguez menegaskan solusi utama tetap pada penghentian konflik.