Alasan Tak Terduga Inggris Ogah Ikut Gerbong Trump Blokade Selat Hormuz

Suara.com - Inggris secara resmi menyatakan tidak akan mengerahkan armada kapal perang maupun personel militernya untuk membantu Amerika Serikat melaksanakan blokade pelabuhan Iran.

Langkah diplomatik ini diambil untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka bagi jalur perdagangan internasional yang sangat krusial bagi biaya hidup masyarakat.

Dikutip dari BBC, Sikap London menonjolkan perbedaan strategi dengan Washington yang memilih jalur konfrontasi fisik langsung melalui penutupan akses maritim di wilayah Teluk tersebut.

Keputusan ini menjadi titik tekan baru dalam dinamika hubungan transatlantik di tengah upaya dunia meredam lonjakan harga energi akibat ketegangan regional.

Meskipun menarik diri dari aksi blokade, aset pembersih ranjau dan sistem anti-drone Inggris dipastikan tetap beroperasi di kawasan strategis tersebut.

Seorang juru bicara pemerintah Inggris memberikan pernyataan resmi mengenai posisi strategis negara tersebut dalam menghadapi krisis di wilayah perairan Iran.

"Kami terus mendukung kebebasan navigasi dan pembukaan Selat Hormuz, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi global dan biaya hidup di tanah air," ujarnya.

Pernyataan ini muncul menyusul kegagalan perundingan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mengakhiri permusuhan di Timur Tengah.

Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer terus mendesak dilakukannya de-eskalasi secara menyeluruh guna menghindari dampak buruk yang lebih luas bagi keamanan dunia.

Ketegangan ini memuncak setelah delegasi kedua negara bertemu di Islamabad, Pakistan, namun gagal menghasilkan kesepakatan damai yang permanen bagi kedua pihak.

Sikap Tegas Amerika Serikat dalam Menutup Akses

Menanggapi buntu-nya negosiasi, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan drastis untuk menutup seluruh akses keluar masuk kapal di perairan strategis itu.

Donald Trump secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mulai "MEMBLOKADE setiap dan semua kapal yang mencoba memasuki, atau meninggalkan, Selat Hormuz".

Komando Pusat AS atau Centcom menyusul dengan konfirmasi bahwa mereka akan melaksanakan perintah tersebut secara tidak memihak pada semua jenis kapal niaga.

Operasi pemblokiran ini mencakup seluruh kapal yang terafiliasi dengan pelabuhan Iran, termasuk yang berada di kawasan Teluk Arab dan Teluk Oman.

Meskipun demikian, Centcom menjamin bahwa kapal-kapal yang menuju pelabuhan non-Iran tetap memiliki kebebasan bergerak sesuai aturan hukum laut internasional yang berlaku.

Pemerintah Amerika Serikat berencana memberikan pemberitahuan formal kepada para pelaut komersial sebelum secara resmi memulai operasi blokade fisik di laut tersebut.

Dalam sebuah wawancara, Donald Trump mengklaim akan ada keterlibatan negara-negara sekutu lain dalam menjalankan aksi tersebut meski belum merinci identitas negara dimaksud.

Trump juga menyebutkan adanya tawaran dari pihak NATO untuk membantu proses pembersihan selat tersebut agar dapat segera digunakan kembali dalam waktu singkat.

Terkait dengan kebutuhan teknis di lapangan, Trump meyakini bahwa Inggris sebagai anggota NATO akan mengirimkan kapal pembersih ranjau ke area konflik tersebut.

"Saya memahami Inggris dan beberapa negara lain mengirimkan kapal pembersih ranjau," kata Trump saat menjelaskan rencana operasional pasukannya di wilayah perairan itu.

Dampak Krisis Energi dan Tekanan Ekonomi

Kepentingan global terhadap Selat Hormuz sangat besar mengingat hampir seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintasi jalur sempit yang kini terancam.

Pasokan tersebut mulai terganggu sejak serangan yang melibatkan Amerika dan Israel meletus pada akhir Februari lalu yang memicu penutupan akses oleh pihak Iran.

Sir Keir Starmer secara konsisten menolak skema keterlibatan militer langsung Inggris dalam palagan tempur tersebut demi menjaga keselamatan nasional dan stabilitas kawasan.

Fokus utama London saat ini adalah mendorong pembukaan kembali akses pelayaran karena embargo yang terjadi telah memicu lonjakan harga minyak di pasar internasional.

Kenaikan harga minyak mentah Brent yang menembus angka di atas 100 dolar AS menjadi alarm bagi para pemimpin dunia termasuk pemerintah Inggris saat ini.

Dalam komunikasi diplomatik dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Starmer menekankan pentingnya kerja sama multinasional untuk melindungi jalur perdagangan maritim global yang aman.

"Kita perlu bekerja sama dengan koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz," tegas Perdana Menteri Inggris kepada pemimpin Prancis tersebut.

Seorang juru bicara pemerintah menambahkan bahwa pihaknya sedang bekerja keras dengan Prancis untuk membangun aliansi kuat guna mengamankan arus transportasi laut dunia.

Inggris juga menyoroti masalah biaya transit ilegal di mana kapal-kapal yang melintasi selat tersebut dilaporkan mulai dibebani pungutan yang sangat memberatkan oleh pihak tertentu.

"Kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan pungutan tol," tambah juru bicara tersebut merespons laporan biaya transit sebesar 2 juta dolar AS.

Kegagalan pertemuan di Islamabad menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran yang berdampak pada keamanan pelayaran di wilayah Timur Tengah.

Sir Keir Starmer sebelumnya telah melakukan kunjungan ke empat negara di Teluk dalam upaya memperkuat hubungan bilateral dan mencari solusi damai bagi konflik kawasan.

Kanselir Rachel Reeves juga dijadwalkan terbang ke Washington untuk bertemu IMF guna melobi pembukaan kembali jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz secara permanen.

Konflik ini bermula dari kebuntuan negosiasi damai yang kemudian diikuti oleh serangan militer pada 28 Februari, memicu Iran menutup akses navigasi sebagai bentuk perlawanan.

Sikap Inggris yang menolak blokade militer namun tetap aktif dalam pembersihan ranjau menunjukkan posisi tengah antara kesetiaan sekutu dan kepentingan ekonomi nasional yang mendesak.