- Presiden Prabowo menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan bersinergi memberantas penyelundupan sebelum bertolak ke Rusia.
- Mandat tersebut memprioritaskan penindakan terhadap penyelundupan migas bersubsidi yang menyebabkan kerugian besar bagi anggaran pendapatan negara.
- Kapolri menerima kepercayaan penuh untuk memimpin upaya penegakan hukum guna menjaga stabilitas ekonomi serta memulihkan kepercayaan publik.
Suara.com - Analis politik senior Boni Hargens menilai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada empat pejabat utama negara mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan.
Instruksi itu ditujukan kepada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan untuk bersinergi melindungi pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo sebelum bertolak ke Rusia pada Jumat (10/4/2026).
Dalam pernyataannya, Prabowo secara spesifik menekankan peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu penerima mandat utama.
Boni Hargens menilai penunjukan itu sebagai sinyal kuat kepercayaan presiden terhadap institusi Polri.
Menurutnya, kepercayaan tersebut bukan sekadar penugasan teknis, tetapi juga pengakuan atas kapasitas dan loyalitas kepolisian.
“Tampaknya Kapolri Listyo Sigit memperoleh kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo. Ini merupakan sinyal yang memantulkan sekaligus harapan terhadap institusi Polri dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara,” ujar Hargens, Senin (13/4/2026).
![Keseriusan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam memastikan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026 membuahkan hasil signifikan. [Dok Polri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/03/26/81612-kapolri.jpg)
Boni Hargens menegaskan, mandat langsung dari presiden memperkuat legitimasi Polri untuk bertindak tegas di lapangan.
Hal ini penting terutama dalam menghadapi jaringan penyelundupan yang terorganisir dan memiliki kekuatan finansial besar.
Menurut Hargens, fokus penanganan saat ini mencakup penyelundupan minyak dan gas bersubsidi yang sangat rentan disalahgunakan.
Sektor ini berdampak langsung pada anggaran subsidi negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Polri telah dan terus menjalankan perintah presiden dengan fokus pada penanganan tindak pidana penyelundupan minyak dan gas bersubsidi,” tegasnya.
Boni menambahkan, penyelundupan BBM bersubsidi merupakan kejahatan ekonomi kompleks karena melibatkan jaringan luas, oknum lintas level, hingga koneksi lintas negara.
Dalam konteks ini, Polri dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan.
“Polri, dengan kapasitas intelijen kriminal dan kekuatan operasionalnya, menjadi ujung tombak dalam memutus rantai penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat,” kata Hargens.
TERPOPULER
