Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi

Suara.com - Pemerintah terus memacu akselerasi proyek kontroversial Family Office yang direncanakan berpusat di Pulau Dewata, Bali.

Meski menuai pro-kontra terkait urgensi dan skema regulasinya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan proyek "gudang uang" orang kaya dunia ini tengah digodok serius bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang membedah aturan main agar proyek ini tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas. Fokus utamanya adalah memastikan ekosistem tersebut benar-benar berfungsi saat diluncurkan.

"Kami berbicara dengan DEN, lagi mengkaji pembangunan family office ini, aturan-aturan apa saja, dan yang paling penting bagaimana kalau itu ada benar-benar bisa berjalan dan berfungsi. Ini sedang kita detailkan," ujar Rosan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rosan tak menampik bahwa Indonesia tengah "mencontek" kesuksesan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), dalam mengelola dana investasi global. Model financial office di sana dianggap paling relevan untuk diterapkan di tanah air.

Tak tanggung-tanggung, koordinasi intensif dengan pihak Abu Dhabi pun telah dilakukan, terutama menyangkut penggunaan sistem hukum common law yang biasanya lebih disukai investor kakap namun kerap bersinggungan dengan tatanan hukum domestik.

"Penggunaan misalnya enclave common law dan lain-lain sedang kita kaji. Kita juga hitung berapa potensi dana yang masuk. Pembicaraan sudah cukup intens," tegasnya.

Proyek ini sejatinya bukanlah barang baru. Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gagasan membangun Special Financial Center ini merupakan usulan lama dari Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4), Prabowo menegaskan bahwa lembaga ini dirancang sebagai "sekoci" bagi modal asing yang ingin keluar dari zona konflik, khususnya di Timur Tengah, untuk mencari pelabuhan investasi yang aman.

"Rencana kita mau bikin Special Financial Center. Kita lagi cari tempat," kata Presiden, sembari mengonfirmasi bahwa Bali tetap menjadi kandidat terkuat lokasi pusat finansial khusus tersebut.

Kini publik menanti, apakah "karpet merah" yang disiapkan pemerintah melalui sistem hukum khusus ini benar-benar akan membawa durian runtuh bagi ekonomi nasional, atau justru menciptakan eksklusivitas baru di tengah sorotan tajam publik soal kedaulatan hukum.