- Presiden Prabowo menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan bersinergi memberantas penyelundupan sebelum bertolak ke Rusia.
- Mandat tersebut memprioritaskan penindakan terhadap penyelundupan migas bersubsidi yang menyebabkan kerugian besar bagi anggaran pendapatan negara.
- Kapolri menerima kepercayaan penuh untuk memimpin upaya penegakan hukum guna menjaga stabilitas ekonomi serta memulihkan kepercayaan publik.
Lebih jauh, ia menyebut kontribusi Polri dalam agenda anti-penyelundupan sebagai bentuk nyata komitmen dan loyalitas institusional terhadap presiden.
Hal ini juga dinilai dapat menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Polri dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan aktif dalam penyelamatan keuangan negara dinilai sebagai langkah strategis.
Upaya ini sekaligus menunjukkan relevansi Polri sebagai institusi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Hargens juga menekankan bahwa instruksi Presiden Prabowo bukan sekadar imbauan administratif, melainkan perintah operasional yang menuntut respons cepat.
Sinergi antar lembaga menjadi kunci untuk menutup celah kebocoran pendapatan negara.
Boni menjelaskan, latar belakang kebijakan ini tidak lepas dari situasi geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah.
Kondisi tersebut memicu gejolak harga energi dunia yang berdampak langsung pada anggaran subsidi Indonesia.
“Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan harga pasar internasional semakin melebar, sehingga insentif penyelundupan semakin besar,” jelasnya.
Selain itu, tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak membuat setiap kebocoran subsidi menjadi semakin mahal bagi negara.
Karena itu, kolaborasi antara Polri, TNI, BIN, dan Kementerian Keuangan dinilai krusial.
“Sinergi lintas institusi sangat penting untuk mencegah penyelundupan bahan bakar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkas Boni Hargens.
TERPOPULER
