-
Donald Trump mengancam menenggelamkan kapal Iran jika mendekati blokade laut di Selat Hormuz.
-
Perundingan damai di Pakistan gagal mencapai kesepakatan terkait pengawasan program nuklir Iran.
-
Blokade maritim memicu krisis kemanusiaan yang menyebabkan 20.000 pelaut terjebak di tengah laut.
Suara.com - Eskalasi perang di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah Amerika Serikat secara resmi memperketat pengepungan maritim.
Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat memberikan instruksi tegas untuk melumpuhkan seluruh armada kapal serang milik Iran.
Dikutip dari Al Jazeera, perintah penghancuran tersebut berlaku bagi setiap kapal cepat Teheran yang mencoba menerobos zona blokade laut di Selat Hormuz.
![Secara geopolitik, Selat Malaka jauh lebih strategis dari Selat Hormuz. Komoditas perdagangan yang melintasi Selat Malaka juga lebih banyak dan lebih penting ketimbang Hormuz. [Suara.com/Gemini/Syahda]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/13/53700-selat-hormuz-vs-selat-malaka.jpg)
Langkah militer agresif ini diambil sebagai respons atas kegagalan dialog diplomatik yang sebelumnya dilangsungkan di Pakistan.
Situasi di jalur pelayaran strategis tersebut kini menjadi medan tempur potensial yang mengancam arus logistik energi global.
Militer Amerika Serikat telah memastikan bahwa status blokade kini mencakup seluruh akses keluar dan masuk pelabuhan Iran.
Pembatasan ketat ini tidak hanya menyasar kapal domestik tetapi juga seluruh armada internasional yang menuju wilayah Teheran.
Trump menyatakan bahwa meskipun kekuatan laut Iran telah banyak berkurang namun sisa-sisa armada mereka tetap berbahaya.
Ia menegaskan bahwa pasukan Amerika Serikat tidak akan ragu memusnahkan kapal Iran jika dianggap mengancam keamanan blokade.
Klaim sepihak menyebutkan terdapat puluhan kapal yang mencoba melintas di tengah situasi perang yang terus memanas tersebut.
Kegagalan Diplomasi dan Garis Merah Washington
Kebijakan blokade total ini mencuat tepat setelah delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat kembali tanpa membawa kesepakatan damai.
Wakil Presiden JD Vance memimpin negosiasi tersebut namun tidak menemukan titik temu mengenai penghentian konflik bersenjata.
Pemerintah Amerika Serikat tetap bersikeras untuk mengontrol penuh seluruh cadangan uranium yang telah diperkaya oleh pihak Iran.
Washington menuntut adanya sistem verifikasi internasional yang ketat guna mencegah potensi pengembangan senjata nuklir di masa depan.