- Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal menerima penghargaan KWP Award 2026 di Jakarta pada Kamis (16/4/2026).
- Rizki dinobatkan sebagai legislator peduli hukum karena konsisten memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia.
- Inisiatif pembentukan LBH digital serta metode jemput bola bertujuan mempermudah akses hukum bagi warga di pulau terluar.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, mengatakan, bahwa jarak geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi warga negara untuk mendapatkan hak hukumnya.
Hal itu ditegaskan Rizki usai menerima penghargaan bergengsi KWP Award 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Penghargaan ini diberikan lantaran Rizki dinilai konsisten dalam mengawal dan memperjuangkan keadilan hukum bagi masyarakat di wilayah garda terdepan Indonesia.
Rizki dinobatkan sebagai "Legislator Peduli Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan".
Dalam pidatonya saat menerima penghargaan, legislator dari daerah pemilihan Batam, Kepulauan Riau ini menekankan bahwa jarak geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi warga negara menerima haknya terkhusus di ranah hukum.
“Penegakan hukum harus adil dan merata, termasuk di wilayah kepulauan dan perbatasan. Masyarakat di pulau terluar juga berhak mendapatkan akses keadilan yang sama,” tegas Rizki Faisal.
Sebagai solusi konkret untuk memperkuat penegakan hukum di perbatasan, Rizki menginisiasi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Digital.
Menurutnya, hal ini bertujuan agar masyarakat di wilayah kepulauan dapat melakukan konsultasi dan pelaporan hukum tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota.
Selain itu, ia juga mendorong aparat penegak hukum melakukan metode "jemput bola" di wilayah-wilayah perbatasan guna memastikan keadilan benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
Inisiatif tersebut telah dikomunikasikan Rizki kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kepulauan Riau, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan hukum nasional di wilayah perbatasan.
Untuk diketahui, KWP Award 2026 sendiri merupakan ajang dua tahunan yang kali ini mengusung tema "Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi: Bersama Mewujudkan Indonesia Emas".
Ajang ini menjadi bentuk pengakuan bagi para anggota dewan yang memberikan kontribusi nyata dalam fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyelenggaraan KWP Award 2026 ini turut didukung oleh sejumlah mitra strategis dari jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta, di antaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, GoTo, Hutama Karya, PLN, Taspen, hingga Inalum, sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan dan penguatan pilar hukum di Indonesia.
TERPOPULER
