- Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan terhadap tersangka ES, DHL, dan RHS terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
- Penghentian kasus dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif pada Jumat, 17 April 2026, demi menjaga stabilitas dan harmonisasi sosial.
- Kepolisian memastikan proses hukum tetap berlanjut di pengadilan bagi tersangka lain yang terlibat dalam konstruksi kasus tersebut.
"Ini merupakan ruang hukum yang adil untuk mencapai rasa keadilan yang terpenuhi bagi kedua belah pihak, dan pendekatan restoratif menjadi langkah terbaik demi menciptakan harmonisasi di tengah masyarakat," ucapnya.
Sebelum adanya pengumuman resmi dari pihak kepolisian pada hari Jumat, pihak kuasa hukum dari salah satu tersangka, yakni Rismon Hasiholan Sianipar, sudah terlebih dahulu mendatangi Mapolda Metro Jaya.
Kedatangan mereka bertujuan untuk memastikan status hukum klien mereka terkait rencana penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Kubu Rismon Hasiholan Sianipar menyambangi Polda Metro Jaya untuk melakukan finalisasi SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan tersebut berlangsung intensif untuk membahas detail administratif penghentian perkara.
"Hari ini kami ada di Polda Metro Jaya untuk berdiskusi, memfinalkan tentang SP3 Rismon. Jadi rekan-rekan, hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan, finalisasi SP3. Artinya sudah final," kata kuasa hukum Rismon Hasiholan Sianipar, Jahmada Girsang di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/4).
Jahmada Girsang juga menjelaskan bahwa proses penghentian ini mengikuti prosedur formal yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Sebelum dokumen resmi diserahkan kepada pihak tersangka, pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum terlebih dahulu melakukan paparan publik sebagai bentuk transparansi kinerja Polri.
Untuk memfinalkan secara definitif hukum, Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis (16/4) akan melakukan konferensi pers terlebih dahulu, baru kemudian pihaknya akan memberikan konferensi pers secara total.
Hal ini dilakukan agar informasi yang sampai ke masyarakat tidak simpang siur dan memiliki satu pintu sumber yang valid.
"Hari ini kami hanya menginformasikan kondisi di dalam, bahwa semuanya sudah oke. Sebenarnya saya sudah memegang semuanya, tetapi saya tidak ingin melangkahi Pak Direktur yang begitu baik kepada kami," ucapnya.
TERPOPULER
