Tanggapi Ancaman Blokir Wikipedia, DPR Minta Pemerintah Kedepankan Dialog dan Kehati-hatian

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan tanggapan serius terkait rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) yang akan memblokir situs ensiklopedia daring Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.

Rencana pemblokiran tersebut muncul sebagai konsekuensi jika Wikimedia Foundation tidak segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat dalam waktu tujuh hari ke depan.

Dave menegaskan, bahwa kedaulatan hukum Indonesia di ruang digital adalah hal yang mutlak. Menurutnya, regulasi PSE adalah instrumen penting untuk menciptakan akuntabilitas dan melindungi kepentingan masyarakat.

"Komisi I DPR RI menegaskan bahwa tata kelola ruang digital di Indonesia harus dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ujar Dave kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

"Regulasi mengenai kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan instrumen penting yang dirancang untuk memastikan keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat," lanjutnya.

Ia menambahkan, bahwa platform internasional seperti Wikipedia harus menunjukkan rasa hormat terhadap aturan domestik.

"Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," kata dia.

Kendati mendukung penegakan hukum, Dave juga mengingatkan pemerintah akan peran vital Wikipedia bagi masyarakat Indonesia.

Ia menilai Wikipedia bukan sekadar situs web, melainkan rujukan utama dalam dunia pendidikan dan penelitian.

"Wikipedia memiliki peran yang sangat strategis sebagai sumber pengetahuan terbuka yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia," ujarnya.

"Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi," lanjutnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Dave Laksono meminta Kementerian Komunikasi dan Digital tidak terburu-buru mengambil langkah drastis.

Ia mendorong adanya ruang komunikasi antara pemerintah dan pihak Wikimedia Foundation guna mencapai solusi tanpa mencederai kebebasan informasi.

"Kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) perlu mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif, dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation," tuturnya.

Dave meyakini bahwa penjelasan transparan mengenai regulasi Indonesia akan membantu kepatuhan platform tanpa memunculkan kesan negatif.

"Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital," jelasnya.

Lebih lanjut, Dave menekankan bahwa Komisi I DPR RI tetap mendukung konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan, namun harus tetap bijaksana demi kepentingan publik yang lebih luas.

"Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya bahwa tata kelola digital di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus tetap menjamin ruang digital yang terbuka, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Langkah Tegas Komdigi

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital akan memblokir situs ensiklopedia online Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons dalam 7 hari ke depan jika Wikimedia Foundation tidak menyelesaikan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan pemerintah berkomitmen menegakkan aturan yang berlaku secara setara kepada semua PSE di Tanah Air.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Dirjen Alex di Jakarta Pusat, Rabu (15/04/2026).

Alex mengatakan jika dalam 7 hari kerja Wikimedia tidak juga mendaftar PSE sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Kemkomdigi akan memblokir layanan Wikimedia, termasuk ekosistem ensiklopedia online Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.

Kemkomdigi mengatakan sudah memberikan waktu perpanjangan atas permintaan Wikimedia dari tahun lalu.

Dirjen Alex mengungkap pemberitahuan tersebut diberikan Kemkomdigi kepada Wikimedia Foundation sejak 14 November 2025 agar melakukan pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah penegakan aturan di Indonesia, Kemkomdigi memberikan perpanjangan waktu terakhir kepada Wikimedia Foundation yaitu selama 7 hari.