Tepis Tudingan Penistaan Agama, JK Putar Video Konflik Poso dan Maluku: Itu Sejarah Kekejaman

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Sabtu, 18 April 2026 | 17:52 WIB
Tepis Tudingan Penistaan Agama, JK Putar Video Konflik Poso dan Maluku: Itu Sejarah Kekejaman
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan klarifikasi resmi terkait laporan polisi terhadap dirinya atas dugaan pelecehan agama buntut ceramahnya di UGM beberapa waktu lalu. (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026 atas dugaan penistaan agama saat ceramah di UGM.
  • Pelapor terdiri dari gabungan organisasi Kristen yang menilai pernyataan Jusuf Kalla telah melukai perasaan umat beragama.
  • Jusuf Kalla membantah tuduhan tersebut dengan menegaskan ceramahnya bertujuan menyampaikan sejarah konflik Poso dan Maluku demi perdamaian.

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan klarifikasi resmi terkait laporan polisi terhadap dirinya atas dugaan pelecehan agama buntut ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu.

Dalam sesi keterangannya kepada awak media, JK mengawali penjelasannya dengan memutar video dokumenter mengenai konflik kemanusiaan di Poso dan Maluku.

JK menegaskan, bahwa apa yang ia sampaikan dalam ceramah tersebut bukanlah bentuk penistaan, melainkan pengingat akan sejarah kelam yang pernah melanda Indonesia agar tidak terulang kembali.

"Inilah suasana yang wartawan bisa dibilang tidak ada media. Lebih kejam lagi, lebih parah lagi. Orang-orang yang memfitnah saya, pernah enggak ada di situ? Saya ada di situ," ujar JK sembari menunjuk cuplikan video dokumenter tersebut di Kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

JK mengungkapkan keprihatinannya terhadap pihak-pihak yang memotong konteks pernyataannya.

Ia membeberkan fakta mengerikan dari konflik Poso dan Maluku yang merenggut hingga 7.000 nyawa.

Menurutnya, video tersebut menjadi bukti betapa brutalnya konflik yang dipicu oleh sentimen identitas kala itu.

"7.000 orang meninggal, emangnya karena apa? Tadi Anda lihat fotonya, baru tiga atau empat yang kelihatan. Yang lain potong leher. Ini konflik paling kejam mungkin setelah G30S," tegasnya.

Untuk memperkuat fakta sejarah tersebut, JK juga mengutip pernyataan Pendeta John Ruhulessin, mantan Ketua Sinode di Maluku sekaligus tokoh PGI, yang menjadi saksi mata kekejaman di lapangan.

baca juga

JK menjelaskan bagaimana identitas agama digunakan sebagai penentu hidup dan mati seseorang saat itu.

"Tadi dia (Pendeta John) ceritakan bagaimana orang dipotong kepalanya. Kalau orang Islam masuk daerah Kristen atau sebaliknya, ditanya," kata dia.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) [Suara.com/Tim Media JK]
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) [Suara.com/Tim Media JK]

"Disuruh baca Al-Fatihah, tidak bisa baca, langsung dipotong. Sebaliknya juga di Kristen begitu. Itu kenyataan karena agama masuk di situ," JK menambahkan.

JK menyayangkan sikap pihak-pihak yang melaporkannya tanpa memahami konteks sejarah dan keterlibatan langsung di lapangan.

Ia juga turut menyinggung sejumlah nama.

"Ada yang berani enggak? Berani enggak Ade Armando itu ke situ? Berani enggak itu Edy Darmawan begitu? Kami bertiga masuk ke situ untuk menenangkan," tuturnya.

Terkait ceramahnya di UGM yang menjadi pangkal persoalan, JK menegaskan bahwa acara tersebut adalah ceramah Ramadan yang mengusung tema perdamaian. Ia menegaskan tidak ada niat sedikitpun untuk menistakan agama manapun.

"Acara di UGM itu ceramah bulan puasa, temanya adalah perdamaian. Khususnya tentang langkah-langkah menuju perdamaian. Saya ingin jelaskan ini supaya Anda baca lengkap dan tidak sepotong-sepotong," pungkasnya.

Diketahui, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik dan perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya, Minggu (12/4/2026) malam.

Laporan itu dilakukan usai menilai pernyataan JK dalam sebuah ceramah menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat, terlebih di media sosial.

Adapun laporan polisi tersebut teregister dengan nomor STTLP II/2546/IV2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal Minggu 12 April, sekitar pukul 20.46 WIB.

Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon.

Dalam pertemuan itu, mereka sepakat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum karena dinilai telah melukai perasaan umat Kristen.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK

Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK

News | Kamis, 16 April 2026 | 19:12 WIB

Ustaz Abdul Somad Unggah Foto Bareng Jusuf Kalla, Singgung Soal 'Makar'

Ustaz Abdul Somad Unggah Foto Bareng Jusuf Kalla, Singgung Soal 'Makar'

Entertainment | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB

Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi

Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi

News | Rabu, 15 April 2026 | 15:21 WIB

Kaesang Tanggapi Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo

Kaesang Tanggapi Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo

Video | Selasa, 14 April 2026 | 23:05 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×