- Partai Keadilan Sejahtera resmi menunjuk Suhud Aliyudin menggantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta mulai April 2026.
- Keputusan rotasi jabatan tersebut merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat PKS demi penyegaran organisasi internal partai.
- Pergantian pimpinan legislatif memerlukan proses administratif panjang melalui pimpinan DPRD DKI Jakarta hingga pengesahan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Tahapan administratif dimulai dengan Fraksi PKS menyurati pimpinan DPRD DKI Jakarta secara resmi.
Surat tersebut menjadi dasar bagi sekretariat dewan untuk memproses pergantian sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Kedudukan Ketua DPRD sebagai representasi lembaga legislatif membuat setiap perubahan harus tercatat secara legal formal dalam lembaran negara.
"Kami menyampaikan surat itu ke Ketua DPRD sendiri untuk kemudian nanti melanjutkan permintaan atau surat ini ke Kemendagri," katanya.
Setelah surat diterima oleh pimpinan DPRD, permohonan pergantian tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri nantinya akan memproses penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Suhud Aliyudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru.
Selama proses di Kemendagri berlangsung, Khoirudin masih tetap menjalankan tugasnya hingga pelantikan ketua yang baru dilakukan secara resmi dalam rapat paripurna.
Suhud Aliyudin, yang diproyeksikan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta, dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam struktur PKS.
Sebagai Ketua DPW PKS DKI Jakarta, ia dianggap memahami peta politik dan kebutuhan warga Jakarta secara mendalam. Penunjukan Suhud diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam mengawal isu-isu krusial seperti penanganan banjir, kemacetan, dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Di sisi lain, Khoirudin yang akan segera melepas jabatannya, merupakan figur senior PKS yang telah lama berkecimpung di legislatif Jakarta.
Selama masa kepemimpinannya, ia aktif dalam berbagai pembahasan kebijakan strategis daerah.
PKS menegaskan bahwa rotasi ini tidak berkaitan dengan kinerja individu, melainkan murni kebutuhan organisasi dalam melakukan distribusi kader di berbagai posisi strategis.
TERPOPULER
