- DPR RI resmi mengesahkan UU PPRT dalam sidang paripurna pada Selasa, 21 April 2026, setelah diperjuangkan selama 22 tahun.
- Pengesahan UU ini terjadi berkat komitmen politik pimpinan DPR serta sinergi kuat antara legislatif dan pihak pemerintah.
- Regulasi baru ini menjamin hak dasar pekerja rumah tangga dan melarang praktik eksploitatif oleh perusahaan penyalur tenaga kerja.
Suara.com - Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT akhirnya disahkan melalui sidang paripurna DPR RI, Selasa (21/4/2026), setelah 22 tahun diperjuangkan masyarakat sipil.
Pengesahan tersebut bisa terjadi, setelah rapat Badan Legislasi DPR bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (20/4) malam, menyetujui membawa RUU PPRT ke sidang paripurna.
Langkah progresif ini mendapat sorotan luas, terutama terkait peran Dasco yang memimpin langsung jalannya rapat marathon hingga larut malam.
Komitmen politik yang ditunjukkan oleh Dasco dinilai sebagai kunci utama pecahnya kebuntuan legislasi yang telah berlangsung selama 22 tahun tersebut.
Ketua Bidang Pergerakan Sarinah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Ainun Samidah, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Dasco.
Menurutnya, kegigihan Dasco dalam mengawal proses persidangan hingga tuntas di malam hari menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
"DPP GMNI mengapresiasi peran aktif Pak Dasco yang memastikan RUU PPRT tak lagi ditunda. Kerja dia hingga larut malam adalah bukti nyata negara hadir melindungi kaum marhaen," kata Ainun dalam keterangan persnya, Rabu (22/4/2026).
Ainun menambahkan, kehadiran jajaran pemerintah termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dalam rapat tersebut, mempertegas sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
Kado Hari Kartini dan Hari Buruh
Dasco mengatakan, UU PPRT ini bisa dikatakan sebagai kado untuk para PRT dalam peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April/
Selain Hari Kartini, pengesahan ini juga menjadi angin segar menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei mendatang.
Keberhasilan DPR RI di bawah koordinasi Dasco dalam menuntaskan regulasi yang sempat "mangkrak" selama 22 tahun ini dianggap sebagai prestasi legislasi yang monumental di periode ini.
Kenali hak-hak Anda
Perjalanan UU PPRT adalah potret nyata dari lambatnya mesin birokrasi legislasi di masa lalu. Berdasarkan catatan sejarah parlemen, RUU ini baru mulai masuk ke dalam Prolegnas pada masa pemerintahan periode 2009-2014. Meski selalu terdaftar, pembahasan sering kali menemui jalan buntu.
Pada tahun 2014, langkah RUU PPRT sempat terhenti hanya sampai di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR tanpa ada kemajuan signifikan.
TERPOPULER
