- Guru Besar UGM, Amalinda Savirani, menyatakan sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi menyebabkan kemunduran demokrasi dan penyempitan ruang sipil di Indonesia.
- Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti kebijakan hilirisasi nikel dan ketimpangan ekonomi ekstrem yang memicu pemiskinan struktural bagi masyarakat.
- Para pakar menyerukan penguatan solidaritas masyarakat sipil sebagai langkah strategis melawan otoritarianisme yang terus berkembang hingga masa mendatang.
Ia menilai kepemimpinan Jokowi telah menciptakan situasi di mana masyarakat sipil yang kritis justru harus berhadapan dengan kelompok ormas yang tidak jarang digerakkan untuk membungkam gerakan mahasiswa dan bantuan hukum.
"Jadi yang kita lihat hari ini adalah kekayaan sumber daya alam dikeruk, ketimpangan semakin ekstrem," ujarnya.
"Kalau kita lihat reaksioner kanan meningkat berbasiskan agama pada zaman Jokowi, itu adalah hasil dari ketimpangan," imbuhnya.
Ditambahkan Amalinda, pentingnya konsolidasi masyarakat sipil untuk menghadapi ketidakpastian politik di masa depan. Terutama dalam kepemimpinan ke Prabowo-Gibran hingga ke 2029 mendatang.
Amalinda menyerukan perlunya memperkuat ekosistem perlawanan warga guna menahan laju otoritarianisme yang terus merayap secara perlahan.
"Memang yang akan kita hadapi itu sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu solidaritas, saling bertemu, saling berjejaring, saling membentuk ekosistem itu adalah kunci bagi masyarakat sipil," pungkas Amalinda.
TERPOPULER
