Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente

Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Amalinda Savirani, melontarkan kritik tajam terhadap satu dasawarsa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya sepuluh tahun Jokowi berkuasa menjadi akar kemunduran demokrasi di Indonesia.

Ia menilai penurunan kualitas demokrasi dan penyempitan ruang sipil yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi langsung dari dominasi politik selama masa kepemimpinannya.

"Apa yang kita alami sekarang, yaitu penurunan kualitas demokrasi dan penyempitan ruang sipil itu tidak bisa kita pisahkan dari apa yang terjadi selama sepuluh tahun dominansi Jokowi," kata Amalinda dalam acara Peluncuran & Diskusi Buku Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia, di Kampus Fisipol UGM, Jumat (24/4/2026).

Disampaikan Amalinda bahwa penurunan peringkat demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh tergerusnya kebebasan berpendapat selama ini.

Ia menyinggung soal "inflasi pakar" yang sempat dilontarkan oleh pemegang kekuasaan sebagai upaya untuk mendiskreditkan kalangan akademisi dan membungkam kritik dari dalam kampus.

Lebih lanjut, Amalinda memaparkan bahwa rezim yang berkembang dari masa Jokowi sampai sekarang cenderung mengarah pada bentuk autokrasi melalui manipulasi aturan main secara terbuka.

Hal itu bisa dilihat dari penggunaan hasil jajak pendapat atau polling yang telah menggantikan substansi demokrasi. Di mana persepsi publik dijadikan barometer utama untuk membenarkan segala tindakan kekuasaan.

"Dari demokrasi, demos sebagai kata kuncinya menjadi autokrasi. Bagaimana persepsi publik, bagaimana rating kumpul terhadap Jokowi itu selalu menjadi barometer bagi sikap-sikap dia, tindakan-tindakan dia," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyoroti dampak ekonomi dari kebijakan Jokowi yang dianggapnya sangat diskriminatif.

Bhima memaparkan data mengenai melebarnya jurang ketimpangan, di mana kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia kini setara dengan kekayaan 50 juta warga lainnya.

"Jokowi memupuk ketimpangan lewat rente. Tahun 2024, lima puluh orang yang paling kaya ini kekayaannya setara lima puluh juta orang Indonesia. Jokowi menyisakan apa? Menyisakan yang miskin makin miskin, yang menengah makin turun," tegas Bhima.

Salah satu yang disoroti Bhima yakni soal proyek hilirisasi nikel yang selama ini dibanggakan pemerintah. Menurutnya, klaim kedaulatan sumber daya alam berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

Adapun Indonesia justru mulai mengimpor bijih nikel dari luar negeri akibat eksploitasi besar-besaran oleh para pemburu rente.

"Nikelnya yang masih setengah mentah dikirim ke luar, hari ini kita impor dari Filipina. Gak bener Indonesia negara yang punya cadangan nikel yang gak habis-habisnya. Hampir habis pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia dikeruk oleh rente dan kebijakan hilirisasi Jokowi," tuturnya.

Selain isu ekonomi, Bhima menyoroti fenomena pemiskinan struktural yang berdampak pada munculnya kelompok reaksioner kanan.

Ia menilai kepemimpinan Jokowi telah menciptakan situasi di mana masyarakat sipil yang kritis justru harus berhadapan dengan kelompok ormas yang tidak jarang digerakkan untuk membungkam gerakan mahasiswa dan bantuan hukum.

"Jadi yang kita lihat hari ini adalah kekayaan sumber daya alam dikeruk, ketimpangan semakin ekstrem," ujarnya.

"Kalau kita lihat reaksioner kanan meningkat berbasiskan agama pada zaman Jokowi, itu adalah hasil dari ketimpangan," imbuhnya.

Ditambahkan Amalinda, pentingnya konsolidasi masyarakat sipil untuk menghadapi ketidakpastian politik di masa depan. Terutama dalam kepemimpinan ke Prabowo-Gibran hingga ke 2029 mendatang.

Amalinda menyerukan perlunya memperkuat ekosistem perlawanan warga guna menahan laju otoritarianisme yang terus merayap secara perlahan.

"Memang yang akan kita hadapi itu sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu solidaritas, saling bertemu, saling berjejaring, saling membentuk ekosistem itu adalah kunci bagi masyarakat sipil," pungkas Amalinda.