Foto Kerang Berkode 86 47 Bongkar Rencana Pembunuhan Donald Trump

Suara.com - James Comey kembali berhadapan dengan meja hijau setelah dewan juri resmi mengeluarkan dakwaan terkait unggahan media sosial yang dianggap mengancam keselamatan Donald Trump.

Konflik hukum ini mencuat setelah otoritas keamanan menafsirkan foto susunan kerang di pantai sebagai pesan subliminal untuk menyingkirkan Presiden Amerika Serikat ke-47 tersebut.

Dikutip dari CNN, langkah hukum ini menandai eskalasi baru dalam perseteruan panjang antara sang mantan Direktur FBI dengan administrasi Trump yang kini dipimpin pelaksana tugas baru.

Kritikus melihat kasus ini sebagai ujian krusial bagi Amandemen Pertama tentang kebebasan berpendapat di tengah iklim politik yang semakin terpolarisasi.

Kejaksaan harus membuktikan adanya niat jahat yang nyata di balik simbol angka yang diunggah oleh Comey di akun pribadinya.

Dakwaan yang diajukan di Distrik Timur Carolina Utara ini mencakup tuduhan pengiriman ancaman melalui perdagangan antarnegara bagian.

Pihak berwenang menyoroti angka "86" yang dalam bahasa gaul sering diartikan sebagai perintah untuk membuang atau menghabisi sesuatu.

Sedangkan angka "47" merujuk pada posisi Donald Trump saat ini sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47.

James Comey sendiri langsung memberikan pernyataan resmi melalui video di akun Substack miliknya untuk menanggapi tuduhan tersebut.

“Saya tetap tidak bersalah. Saya tetap tidak takut,” kata Comey.

Meski terdesak secara hukum, Comey menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh proses persidangan yang akan berjalan ke depan.

“Dan saya masih percaya pada peradilan federal yang independen, jadi mari kita mulai,” ujar Comey dalam pernyataan lanjutannya.

Kasus ini bermula dari foto kerang yang diambil saat ia berjalan-jalan di pantai wilayah Carolina Utara pada Mei lalu.

Awalnya Comey menyematkan keterangan foto yang menyebutkan bahwa formasi kerang tersebut terlihat sangat unik dan alami.

Namun, pejabat pemerintahan melihat hal itu sebagai kode keras untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kepala negara.