KSPI Pindahkan Aksi May Day 2026 dari DPR ke Monas Usai Bertemu Prabowo, Ini Hasil Pembicaraannya

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan hasil pertemuan yang berlangsung pada 28 April 2026.

Said yang juga Presiden Partai Buruh menyampaikan pertemuan dengan Prabowo tersebut terkait agenda Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dan arah masa depan Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa setelah pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam, KSPI memutuskan untuk mengadakan perayaan May Day bersama Prabowo di Monumen Nasional (Monas), bersama serikat pekerja lainnya.

“Setelah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden dan elemen serikat pekerja lainnya,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Sebelumnya, aksi May Day direncanakan di DPR. Said menjelaskan pemindahan lokasi ke Monas bukan tanpa alasan. Ia menegaskan, sebelum tanggal 1 Mei, KSPI telah meminta waktu untuk bertemu Presiden dan permintaan tersebut dikabulkan.

Melalui pertemuan dengan Prabowo, Said sekaligus menyampaikan 11 isu atau harapan buruh. Kepala negara turut menjawab sejumlah isu krusial sebagai tindak lanjut atas harapan buruh.

“May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” tegasnya.

Berdasarkan dua alasan tersebut, KSPI secara resmi memindahkan rencana aksi dari DPR RI ke Monas.

Adapun 11 isu yang disampaikan KSPI, di antaranya pengesahan RUU Ketenagakerjaan; HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah); ancaman PHK akibat perang; reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun.

Kemudian isu pengesahan RUU Perampasan Aset; penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel; moratorium industri semen akibat over supply; ratifikasi Konvensi ILO 90; perjuangan tarif ojol 10%; revisi UU Nomor 2 Tahun 2024; serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Prabowo dalam pertemuan dengan KSPI menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Pranowo mengajak buruh untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai milik bersama.

Said mengatakan Prabowo menginginkan buruh hidup sejahtera dengan upah yang layak. Pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi dinilai sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut.

Presiden juga meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh, untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Terkait 11 isu yang disampaikan, Said menjelaskan bahwa sebagian besar isu tersebut saat ini sedang dalam proses. Ia mencontohkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah resmi disahkan menjadi undang-undang.

Mengenai ancaman PHK, Prabowo berkomitmen untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja. Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai.

Untuk RUU Ketenagakerjaan, Prabowo menyampaikan bahwa proses pembahasan telah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menyampaikan bahwa pembahasan tidak dilakukan di Badan Legislasi (Baleg), melainkan di Panja, dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

Di bidang reformasi pajak, pemerintah akan mempelajari ulang struktur dan kalkulasi pajak. Said menyebutkan bahwa peluang penghapusan pajak yang menjadi tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, sangat bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait perlindungan industri TPT, nikel, dan semen, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa tidak akan terjadi penutupan industri, terutama karena pemerintah tengah mempersiapkan peran Danantara untuk menjaga keberlangsungan industri-industri tersebut.

Dalam isu pekerja ojek online (ojol), pemerintah melalui Danantara juga didorong untuk terlibat dalam kepemilikan aplikasi sehingga dapat mengendalikan kebijakan potongan tarif. Dengan skema tersebut, pemerintah diyakini dapat mendorong penurunan potongan tarif menjadi 10 persen.

“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,” ujar Said.

Ia menambahkan bahwa terdapat keberpihakan negara terhadap pekerja ojol, dan pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan tersebut.

Menutup pernyataannya, Said menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dengan KSPI yang didukung Partai Buruh memberikan pencerahan bagi gerakan buruh ke depan.

“Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya.