REGIONAL:
Suara.com - Ketergantungan Indonesia pada energi fosil kembali menunjukkan risikonya di tengah lonjakan harga minyak global. Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz pada April 2026 mendorong harga minyak Brent melonjak hingga 180 dolar AS per barel, memicu tekanan besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Data International Energy Agency (IEA) yang dikutip Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat lonjakan tersebut menjadi peringatan serius bagi Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor energi, tetapi juga langsung menekan keseimbangan fiskal nasional.
Kenaikan harga minyak dunia berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS pada harga minyak mentah Indonesia (ICP), beban defisit APBN diperkirakan bertambah hingga Rp6,8 triliun.
Kondisi ini menimbulkan dilema dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM). CEO IESR, Fabby Tumiwa, menyebut penyesuaian harga BBM menjadi opsi yang sulit dihindari jika tren harga minyak tinggi terus berlanjut.
“Jika rata-rata ICP bertahan di US$ 95–100 hingga akhir tahun, dampaknya pada defisit APBN bisa mencapai Rp170–204 triliun. Implikasinya, defisit APBN akan naik di atas 3 persen,” ujar Fabby dalam forum “Meningkatkan Ketahanan Energi di Tengah Bara Timur Tengah.”
Situasi ini membuka kemungkinan pemerintah harus menambah utang baru jika tetap menahan kenaikan harga BBM.
Hingga kini, harga BBM seperti Pertamax dan Pertamax Green masih belum mengalami penyesuaian, meski secara keekonomian seharusnya naik. Kebijakan ini berpotensi tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
Di tengah tekanan tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah transisi energi bisa menjadi solusi?
IESR menilai, tanpa peralihan ke energi terbarukan, tekanan terhadap APBN akan terus berulang setiap kali harga minyak global bergejolak. Ketergantungan pada energi fosil dinilai menjadi akar persoalan dalam ketahanan energi nasional.
“Ketergantungan pada energi fosil merupakan isu terbesar dalam ketahanan energi dari sisi fiskal. Oleh karena itu, solusinya adalah melakukan substitusi ke energi non-fosil sebagai langkah real untuk menurunkan biaya produksi,” kata Fabby.
Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain mempercepat elektrifikasi sektor transportasi untuk mengurangi impor BBM. Selain itu, reformasi subsidi energi juga dinilai penting agar lebih tepat sasaran.
Ekonom dan peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai skema subsidi saat ini masih belum efisien karena berbasis pada produk, bukan penerima manfaat.
“Seharusnya subsidi itu ditargetkan kepada penerima manfaat, bukan pada produknya. Hal inilah yang menyebabkan subsidi BBM masih sangat besar hingga saat ini,” ujarnya.
Dengan tekanan harga minyak yang terus berulang, transisi energi kini tidak lagi sekadar wacana, melainkan opsi strategis untuk mengurangi beban fiskal dan memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan.
Penulis: Natasha Suhendra
TERPOPULER