Terungkap! Peran Eks Direktur SMP di Kasus Chromebook Bikin Heboh

Kamis, 30 April 2026 | 18:16 WIB

Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah dibawa ke mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/7/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Mulyatsyah atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022.
Terdakwa terbukti secara sah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara akibat ketidaksesuaian pengadaan alat pendukung digitalisasi pendidikan tersebut.
Selain hukuman penjara, Mulyatsyah wajib membayar denda Rp500 juta serta uang pengganti sebesar Rp2,28 miliar kepada negara.

Dalam surat dakwaan, jaksa menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara Rp2,1 triliun ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun (Rp1.567.888.662.716,74) dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar (Rp621.387.678.730,00).

Selain itu, jaksa mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook dan CDM ini telah memperkaya sejumlah orang lainnya dan korporasi.

Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020–2022 tidak sesuai perencanaan, prinsip pengadaan, tanpa melalui evaluasi harga dan survei sehingga laptop tersebut tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan).

Adapun daftar pihak yang diduga menerima uang dari pengadaan tersebut berdasarkan dakwaan jaksa ialah sebagai berikut:

Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000
Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000
Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000
Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000
Purwadi Sutanto sebesar USD7.000
Suhartono Arham sebesar USD7.000
Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000
Nia Nurhasanah sebesar Rp500.000.000
Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000
Jumeri sebesar Rp100.000.000
Susanto sebesar Rp50.000.000
Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000
Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000
PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26
PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp819.258.280,74
PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48
PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11
PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrex) sebesar Rp41.178.450.414,25
PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) sebesar Rp2.268.183.071,41
PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp101.514.645.205,73
PT Evercoss Technology Indonesia (Evercoss) sebesar Rp341.060.432,39
PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22
PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38
PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05
PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

Adapun terdakwa dalam perkara ini ialah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020–2021 Mulyatsyah, serta Direktur Sekolah Dasar pada direktorat yang sama sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tahun anggaran 2020–2021 Sri Wahyuningsih.

Keempat terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama ialah Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga disebut melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.