REGIONAL:
- Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta sebidang di Indonesia dalam waktu enam bulan.
- Anggaran tersebut diprioritaskan untuk modernisasi palang pintu otomatis guna meningkatkan keamanan perlintasan kereta api secara nasional tahun ini.
- Sujatmiko mendorong sinergi antar kementerian dan kelanjutan proyek jalur dwiganda hingga Cikarang untuk meminimalkan risiko kecelakaan kereta api.
Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI, Sujatmiko, memberikan respons soal pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) untuk membenahi 1.800 titik perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.
Sujatmiko menegaskan bahwa pengerjaan pengamanan perlintasan ini harus menjadi prioritas utama dan diselesaikan tahun ini juga.
"Pak Prabowo sudah mengeluarkan Bantuan Presiden untuk 1.800 perlintasan. Ini akan segera kita bangun, targetnya paling lama 6 bulan. Jadi tahun ini harus sudah selesai untuk pengamanan perlintasan sebidang tersebut," ujar Sujatmiko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Terkait besaran anggaran Rp4 triliun, Sujatmiko menilai angka tersebut sudah mencukupi jika tujuannya adalah modernisasi alat pengamanan seperti pemasangan palang pintu otomatis.
Namun, ia memberikan catatan bahwa anggaran tersebut belum cukup jika digunakan untuk membangun perlintasan tidak sebidang secara masif.
"Kalau untuk pemanfaatan dan pemasangan palang otomatis, anggaran Rp4 triliun itu cukup. Tapi kalau untuk membangun perlintasan tidak sebidang (flyover atau underpass), pasti tidak cukup. Untuk jangka panjang, jalan nasional dengan headway (frekuensi) kereta tinggi memang wajib menggunakan flyover," ujarnya.
Ia juga mencontohkan rencana pembangunan flyover di Bulak Kapal, Bekasi, yang tanahnya sudah dibebaskan oleh Pemda dan akan segera memasuki tahap pelelangan tahun ini melalui bantuan pusat.
Sujatmiko menekankan bahwa penyelesaian masalah perlintasan sebidang tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.
Ia mendorong adanya nota kesepakatan (MoU) antara tiga instansi utama karena kepemilikan prasarana yang bersinggungan antara pusat dan daerah.
"Harus ada perjanjian kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PU. Kita harus tentukan tanggung jawabnya di siapa, karena perlintasan sebidang ini melibatkan prasarana milik daerah dan pemerintah pusat," imbuhnya.
Selain masalah perlintasan, politisi ini juga menyoroti pentingnya kelanjutan proyek Double-Double Track (DDT) atau jalur dwiganda.
Saat ini, jalur DDT baru menyentuh Stasiun Bekasi, padahal layanan Commuter Line sudah mencapai Cikarang.
Sujatmiko berharap pembangunan DDT diteruskan hingga Cikarang agar jalur kereta jarak jauh dan kereta lokal (KRL) bisa terpisah sepenuhnya, sehingga meminimalisir risiko gangguan dan kecelakaan.
"Momentum ini harus kita gunakan agar jalur kereta jarak jauh dan commuter wajib menggunakan double-double track. Jadi jalurnya terpisah. Harapannya bisa diteruskan sampai Cikarang karena sebagian lahannya pun sudah dibebaskan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas nama pribadi dan pemerintah atas kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Kepala negara memerintahkan investigasi serta pembangunan fly over.
TERPOPULER