REGIONAL:
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi perwakilan pengemudi ojek daring di Senayan pada Jumat, 1 Mei 2026.
- Pemerintah berkomitmen menurunkan biaya potongan pendapatan aplikasi menjadi delapan persen setelah mengambil alih sebagian saham perusahaan aplikator melalui Danantara.
- Pemerintah tengah menyimulasi perubahan status hukum pengemudi ojek daring sebagai pekerja dengan melibatkan organisasi terkait dalam proses pengambilan kebijakan.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah berkomitmen menyesuaikan tuntutan para pengemudi transportasi daring atau ojol terkait besaran potongan pendapatan perusahaan aplikator.
Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) di Kompleks Parlemen, Senayan, bertepatan dengan Hari Buruh Internasionaln (May Day), Jumat (1/5/2026).
Dasco menjelaskan, kebijakan pemangkasan potongan tersebut memungkinkan untuk dilakukan karena saat ini pemerintah telah mengambil alih sebagian kepemilikan saham perusahaan aplikator melalui Danantara.
“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 (persen), ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan,” ujar Dasco.
Selain persoalan pendapatan, Dasco juga menanggapi tuntutan mengenai status hukum pengemudi daring agar masuk ke dalam kategori pekerja. Menurutnya, pemerintah kekinian tengah melakukan simulasi terkait perubahan status tersebut.
Ia juga memastikan bahwa organisasi-organisasi pengemudi ojek daring (ojol) akan dilibatkan secara langsung dalam pembahasan kebijakan ini melalui diskusi bersama Danantara.
“Nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham,” pungkasnya.
TERPOPULER
