Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan keberlanjutan pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik berbasis baterai dengan mempertahankan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan otoritas daerah terhadap instruksi pemerintah pusat guna mengakselerasi penggunaan transportasi ramah lingkungan dan menekan angka polusi di wilayah Ibu Kota.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ.

"Kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” ujar Lusiana, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Untuk memahami lebih mendalam mengenai detail aturan dan dampak dari kebijakan ini bagi warga Jakarta, berikut adalah 5 fakta penting yang perlu diketahui.

1. Pembebasan Penuh Pajak PKB dan BBNKB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memastikan bahwa seluruh kendaraan listrik berbasis baterai akan terus mendapatkan keistimewaan berupa fasilitas pajak sebesar nol rupiah.

Skema insentif fiskal yang komprehensif ini secara spesifik mencakup pembebasan penuh terhadap kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta penghapusan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat yang memiliki atau mengoperasikan kendaraan listrik kini sepenuhnya terbebas dari beban finansial pada dua instrumen perpajakan utama yang biasanya menjadi kewajiban rutin para pemilik kendaraan

Di balik penetapan kebijakan ini, terdapat alasan fundamental yang mendasari langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Pramono Anung dan Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan secara konsisten bahwa aturan mengenai pajak nol rupiah ini adalah wujud nyata dari sinkronisasi kebijakan antara daerah dan nasional.

Komitmen ini diperkuat dengan merujuk langsung pada payung hukum berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ.

Dokumen resmi tersebut menjadi acuan bagi Pemprov DKI dalam menjalankan amanat nasional, yang mana pemerintah daerah diminta untuk memberikan dukungan berupa insentif fiskal secara total guna memicu masyarakat dalam mengadopsi kendaraan berbasis energi bersih

3. Sempat Ada Usul Pajak Berjenjang, Namun Dibatalkan

Sebelum menetapkan kebijakan insentif fiskal yang bersifat menyeluruh bagi seluruh jenis kendaraan listrik, Pemprov DKI Jakarta pada awalnya sempat mempertimbangkan sebuah wacana mengenai penerapan skema pajak yang diklasifikasikan berdasarkan rentang harga jual unit di pasaran.