REGIONAL:
- Ketua DPR Puan Maharani menugaskan komisi terkait untuk menindaklanjuti polemik pelarangan nonton bareng film "Pesta Babi" di Jakarta.
- DPR akan meminta penjelasan resmi terkait isu sensitif film tersebut guna menentukan langkah antisipasi yang diperlukan bagi masyarakat.
- Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan pemutaran film harus melalui mekanisme hukum sah, bukan dilakukan secara sepihak.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menugaskan komisi terkait untuk menindaklanjuti dan meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait polemik isu pelarangan nonton bareng (nobar) film "Pesta Babi".
"Harus ditindaklanjuti dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan hal itu," kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dia juga mengaku belum mengetahui isi dari film tersebut yang kini sedang menjadi pembicaraan publik.
Namun, dia mendengar bahwa judul atau isi dari film itu memuat hal yang sensitif.
Jika nyatanya film "Pesta Babi" itu memuat narasi yang sensitif dan tidak baik untuk masyarakat, maka hal itu juga harus diantisipasi dengan baik.
"Isi film itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," katanya sebagaimana dilansir Antara.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pelarangan pemutaran maupun nonton bareng (nobar) film tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan keputusan pengadilan.
Menurut Pigai, pembatasan terhadap karya film hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam perundang-undangan.
Oleh karena itu, pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum tidak dibenarkan melakukan pelarangan terhadap pemutaran film di ruang publik.
TERPOPULER