REGIONAL:
- Mahfud MD mengkritik penegakan hukum kasus korupsi Chromebook yang dianggap tidak profesional dan terkesan memaksakan target perkara.
- Nadiem Makarim dinilai tidak terlibat teknis anggaran karena perannya hanya sebatas kebijakan yang tidak berkaitan dengan eksekusi keuangan.
- Proses hukum dinilai mengabaikan mekanisme internal pengawasan serta berpotensi mengkriminalisasi kebijakan yang berdampak buruk bagi minat generasi muda.
Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim serta penasihatnya, Ibrahim Arief alias Ibam.
Dalam diskusi di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyebut terdapat kejanggalan dalam praktik penegakan hukum yang dinilainya tidak profesional dan cenderung memaksakan perkara.
"Memang akhir-akhir ini banyak keanehan dalam penegakan hukum ya itu tadi nampaknya ada sesuatu yang dipaksakan, ada yang ditarget gitu ya dan kelihatan banyak yang tidak profesional," ujar Mahfud, dikutip Rabu (13/5/2026).
Mahfud menilai posisi Nadiem dalam kasus tersebut tidak tepat untuk dikaitkan langsung dengan teknis pengelolaan anggaran, karena berada pada level kebijakan.
"Si Nadiem juga kan dia kan pembuat kebijakan yang tidak tahu urusan uang, artinya urusan anggaran kan ada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat pembuat komitmen yang kemudian melahirkan kontrak-kontrak, kan itu yang menentukan uang ke mana dari mana dan seterusnya. Nah Nadiem enggak ikut di situ," tegasnya.
Ia juga menilai proses pembuktian di persidangan sebenarnya mengarah pada pengungkapan fakta, namun tidak diikuti pendalaman oleh aparat penegak hukum.
"Di pengadilan sudah berusaha diungkap tapi kelihatannya penuntut umum maupun hakim tidak mau mengarah ke sana untuk membuka kebenaran yang sesungguhnya," tambah Mahfud.
Selain Nadiem, Mahfud turut menyoroti posisi Ibam yang menurutnya tidak mendapat ruang pembelaan yang cukup terkait perannya dalam proyek tersebut.
"Ibam seperti tidak diberi hak untuk menjelaskan segalanya. Atau menjelaskan misalnya bahwa 'saya kan tidak ikut tanda tangan, tidak ikut menyetujui Chromebook, ini buktinya bahwa saya tidak tanda tangan'. Terus kenapa dipaksakan dia harus dianggap berperan menentukan itu?" kata Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan bahwa secara aturan, sengketa kebijakan seharusnya terlebih dahulu ditangani Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebelum masuk ke ranah pidana.
Ia menyinggung bahwa proyek pengadaan Chromebook sebelumnya telah melalui sejumlah mekanisme pengawasan lembaga terkait.
"Yang punyanya Nadiem ini kan sudah diperiksa oleh BPKP, minta pendampingan ke LKPP. LKPP kan sudah tanya ke sini harganya layak enggak, lalu minta pendampingan ke kejaksaan macam-macam. Kok tiba-tiba... ketentuannya sekarang kalau ada kebijakan itu harus diselesaikan di APIP, enggak boleh langsung penegak hukum, itu aturan sudah," jelasnya.
Mahfud juga menyoroti kekhawatiran bahwa pola penegakan hukum seperti ini dapat berdampak pada iklim kepemimpinan di pemerintahan, khususnya bagi generasi muda profesional.
“Saya tidak melihat itu pesan negara. Kalau pesan negara itu konstitusi... tidak boleh mengkriminalisasi orang, tidak boleh mengkriminalisasi kebijakan,” ujarnya.
Ia menilai, pendekatan hukum yang tidak proporsional berpotensi membuat generasi muda enggan terlibat dalam pemerintahan karena takut terseret kasus hukum.
TERPOPULER
