REGIONAL:
- Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis tahun 2026 menjadi Rp268 triliun demi efisiensi kebijakan keuangan negara.
- JPPI mendesak pemerintah agar tidak lagi menggunakan 70 persen anggaran pendidikan untuk membiayai program makan gratis tersebut.
- Dana pendidikan sebaiknya dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas sekolah rusak, meningkatkan kesejahteraan guru, serta mengatasi masalah putus sekolah.
Suara.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menanggapi keputusan pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, meminta pemerintah sekaligus menghentikan penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program tersebut. Menurutnya, sebagian besar sumber pendanaan MBG selama ini berasal dari anggaran pendidikan.
“Jadi alokasi sumber anggaran MBG itu kan ada yang dari pendidikan. Itu jumlahnya 70 persen,” kata Ubaid saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Ubaid menilai pemangkasan anggaran MBG seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembalikan fokus belanja negara ke sektor pendidikan yang dinilai masih menghadapi banyak persoalan mendasar.
“Kalau mau dipangkas, mau dipotong, ya itu yang dikeluarkan. Jadi anggaran pendidikan gunakan untuk sekolah yang rusak,” ujarnya.
Ia menegaskan masih banyak kebutuhan mendesak di dunia pendidikan yang membutuhkan dukungan anggaran besar, mulai dari perbaikan kesejahteraan guru hingga penanganan anak putus sekolah.
“Gunakan untuk guru yang kesejahteraannya masih buruk. Gunakan untuk anak-anak yang tidak sekolah,” ucapnya.
Ubaid juga mengkritik penggunaan dana pendidikan untuk mendanai program makan gratis. Menurut dia, pemerintah seharusnya mencari sumber pembiayaan lain di luar pos pendidikan.
“Jangan digunakan untuk program makan-makan. MBG pakailah dana yang lain, jangan gunakan dana pendidikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan menyampaikan anggaran MBG tahun 2026 dipangkas menjadi Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun. Pemerintah menyebut langkah tersebut dilakukan demi efisiensi tanpa mengurangi tujuan utama program.
TERPOPULER