Puan Maharani Minta Prabowo Gunakan Semua Celah Diplomasi untuk Bebaskan 9 WNI yang Ditahan Israel

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras tindakan otoritas Israel yang menahan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

Puan mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah taktis guna membebaskan para relawan tersebut.

Ia menyatakan, bahwa lembaga legislatif menaruh perhatian serius terhadap keselamatan sembilan WNI tersebut dan meminta agar proses pembebasan menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Ya, kami di DPR saya mengecam keras terjadinya hal tersebut, kami meminta agar segera dibebaskan WNI yang ditawan dan kami meminta pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bisa secepatnya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk segera bisa dibebaskannya para WNI tersebut,” ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Puan juga memberikan tanggapan terkait perlunya Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan berbagai platform internasional, termasuk keterlibatan dalam BOP yang sebelumnya telah diikuti, untuk mendesak pembebasan para WNI.

Menurut Puan, pemerintah tidak boleh melewatkan celah atau kesempatan apa pun dalam diplomasi demi menjamin keselamatan warga negaranya di daerah konflik.

"Semua hal yang bisa dilakukan sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah untuk bisa segera membebaskan WNI yang ditawan oleh Israel,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan pemulangan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh otoritas Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace (BOP).

Saat dikonfirmasi mengenai pemanfaatan jalur BOP untuk membebaskan para WNI dari pihak kekuasaan Israel, Sugiono memberikan jawaban positif.

“Itu yang saya sebutkan tadi kan kita koordinasi sama...," ujar Sugiono.

Saat ditegaskan kembali apakah koordinasi dilakukan bersama BOP, ia menjawab, "Oh, iya."

Mengenai durasi proses pemulangan para aktivis dan jurnalis tersebut, Sugiono mengaku belum bisa memberikan waktu yang pasti.

Ia menjelaskan bahwa prosedur yang berlaku biasanya melibatkan proses pemeriksaan sebelum akhirnya dideportasi.

"Saya tidak tahu berapa lama, karena, kalau berdasarkan ini kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi kembali ke negara-negaranya. Itu ya tergantung dari jumlahnya, kalau saya tidak salah yang ini jumlahnya itu cukup banyak, saya tidak tahu secara fisik karena komunikasi juga terbatas, makanya kita tadi minta koordinasi sama teman-teman kita," jelas Sugiono.

Menlu juga mengklarifikasi status penahanan sembilan WNI tersebut.

Ia menegaskan bahwa insiden ini merupakan pencegatan kapal (intercept) karena militer Israel melarang akses masuk ke wilayah tersebut, bukan merupakan kasus penculikan atau penyanderaan yang memiliki tuntutan tertentu.

"Oh ya, tadi saya perlu sambung ya. Berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga waktu itu, itu dideportasi. Itu tidak ada, saat ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ini di-intercept karena memang mereka melarang, Israel melarang kapal apa pun masuk ke wilayah tersebut untuk, kepentingan apa pun," terangnya.

Sugiono juga memastikan bahwa sejauh ini tidak ada persyaratan khusus yang diajukan oleh pihak Israel untuk proses pemulangan atau deportasi para WNI tersebut.