- Peserta Aksi Kamisan ke-808 di depan Istana Merdeka mengikuti kuliah jalanan bersama dosen FISIP UI, Irwansyah.
- Irwansyah mengkritik komersialisasi pendidikan yang menjadikan kampus sebagai pabrik tenaga kerja industri, bukan pencetak pemikir humanis kritis.
- UI dinilai abai terhadap sejarah pelanggaran HAM mahasiswa, sehingga menciptakan generasi baru yang apatis terhadap demokrasi dan kemanusiaan.
Suara.com - Di bawah sengatan terik matahari Jakarta, pemandangan berbeda tampak di depan Istana Merdeka. Jika biasanya massa aksi meledak dalam orasi yang berapi-api, peserta Aksi Kamisan ke-908 justru memilih duduk beralaskan aspal.
Mereka tidak sekadar berdemonstrasi, melainkan menyimak sebuah "Kuliah Jalanan" yang menggugat nalar publik.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Irwansyah, berdiri di tengah massa untuk merefleksikan kembali marwah Reformasi 1998.
Baginya, ada yang salah dengan cara kita memproduksi pengetahuan hari ini.
Ia menilai, ilmu pengetahuan telah diprivatisasi untuk melanggengkan kekuasaan.
Itu hanya dibuat untuk mereka yang sudah berkuasa dan menindas orang lain.
Komersialisasi Kampus dan Mahasiswa sebagai Komoditas
Mengenang memorinya sebagai mahasiswa berusia 23 tahun pada pergolakan 1998, Irwansyah melontarkan kritik pedas terhadap cengkeraman lembaga finansial global seperti IMF.
Ia menyoroti bagaimana prinsip neoliberalisme—liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi—telah menyusup hingga ke nadi pendidikan.

Dampaknya terasa nyata: kampus kini tak ubahnya ruang komersial yang menyerupai fasilitas umum berbayar.
Alih-alih mencetak pemikir humanis, institusi pendidikan dituding hanya memproduksi "tenaga kerja" yang siap pakai di pasar industri.
"Tanpa pengetahuan, bagi kita hanyalah sebuah objek yang mudah dikalahkan. Kekuatan yang tak bisa dicuri, tak bisa dibeli dari kita, adalah pengetahuan," tegas Irwansyah. Namun, ia mengingatkan bahwa pengetahuan yang sejati harus lahir dari kesadaran diri, bukan dari narasi penguasa atau penindas.
Kritik Irwansyah semakin memuncak saat ia menyorot institusinya sendiri, Universitas Indonesia.
Ia menuding UI abai dan sengaja mengubur jejak sejarah kelam pelanggaran HAM yang melibatkan mahasiswanya sendiri.
Satu nama yang ia angkat adalah Yap Yun Hap, mahasiswa UI yang tewas ditembak dalam Tragedi Semanggi I pada 24 September 1999.
Hingga kini, menurutnya, sosok Yap Yun Hap tidak pernah diakui secara resmi oleh kampus, tak ada monumen untuk mengenangnya, apalagi diajarkan dalam kurikulum sejarah universitas.
Irwansyah menilai penghapusan ingatan kolektif ini adalah langkah sistemik untuk menciptakan generasi yang apatis terhadap politik dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Efek dominonya, generasi baru menjadi buta terhadap kolonialisme internal yang masih terjadi, termasuk konflik di Papua.
"Begitulah jahatnya lembaga-lembaga pendidikan, yang seharusnya menghasilkan nilai-nilai luhur, mengajarkan hak asasi manusia. Mereka memilih untuk menyembunyikan dan tidak mengajarkan sejarah sehingga generasi baru tidak peduli pada politisi, tidak peduli pada demokrasi, tidak peduli pada hak asasi manusia, dan tidak peduli satu sama lain," pungkasnya dengan nada getir.
Masih ada harapan
Irwansyah mengutarakan apa yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah kelanjutan dari cita-cita reformasi, melainkan sebuah rezim otoriter, fasis, dan imperialis.
Meski begitu, ia menyerukan kepada massa aksi dan generasi muda untuk tidak larut dalam kesedihan, melainkan mengubah kemarahan menjadi energi perlawanan.
Di sela-sela kuliah, ia melantangkan "Rakyat Bersatu, Tak Bisa Dikalahkan!".
Ia hendak mengajak aksi massa untuk menumbuhkan pengetahuan sebagai senjata untuk mewujudkan demokrasi sejati yang bebas dari penindasan manusia atas manusia lainnya.
Sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mengajar. Karena saya selalu percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan," tegasnya dalam menutup kuliah umum.
Reporter: Cornelius Juan Prawira