Sanksi Tegas Tawuran: 40 KJP Siswa Jakarta Melayang, Tapi Harapan Sekolah Tak Boleh Padam

Suara.com - Sebanyak 40 siswa di Jakarta kehilangan Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena terlibat tawuran sejak tahun 2025 hingga kini.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta saat ditemui awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/5/2026).

Nahdiana menegaskan, meski para siswa itu sudah dikeluarkan dari sekolah, Dinas Pendidikan tidak lepas tangan dalam memastikan keberlangsungan pendidikan mereka.

“Sudah dikeluarkan. Tapi, semangat kami bukan pada punishment, semangat kami pada pembelajaran,” ungkapnya.

Ia menyebut, anak-anak yang terlibat tawuran tetap akan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan, baik di sekolah formal maupun non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Pendidikan itu kan core value-nya mendidik ya, supaya dia lebih baik. Sehingga kami mengkomunikasikan, anak ini sekolah apakah nanti sekolahnya di non-formal. Tapi yang jelas, anak ini tidak boleh putus sekolah,” papar Nahdiana.

Nahdiana juga menjelaskan, proses pengenaan sanksi tidak serta-merta dilakukan tanpa mempertimbangkan kadar keterlibatan siswa dalam tawuran.

“Ya kalau secara prosedur kan dia berhak untuk dibina dulu kan, dan tawuran itu kan ada yang memang kategorinya, dia nggak sengaja lalu ikut, dia ikut-ikutan dengan sadar, atau dia memang menginisiasi dan lain-lain. Itu kan nanti akan ada proses-prosesnya,” terangnya.

Disdik DKI pun tengah berupaya mengembalikan anak-anak yang saat ini masih berada di luar sistem sekolah, sebagai bagian dari program yang digadang-gadang menjadi kado ulang tahun Jakarta.

Nahdiana menyebut, penanganan masalah tawuran tidak bisa hanya bertumpu pada sekolah, melainkan membutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar anak tidak punya celah untuk terjerumus.

“Nah kalau ini kami orkestrasi dengan baik, maka anak-anak kita itu tidak punya ruang kosong atau ruang hampa,” pungkasnya.