- Gubernur Pramono Anung mengumumkan rencana integrasi sistem CCTV lintas instansi di Jakarta pada Senin, 18 Mei 2026.
- Sistem tersebut mengintegrasikan kamera pengawas milik Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan gedung tinggi untuk memantau keamanan.
- Pemerintah DKI Jakarta juga menyiapkan jaring pengaman sosial serta meningkatkan koordinasi dengan kepolisian untuk menekan angka kriminalitas.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sistem integrasi kamera pengawas (CCTV) lintas instansi sebagai langkah konkret meredam maraknya aksi kriminal dan tawuran yang belakangan menjadi sorotan di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan hal itu di kawasan Meruya, Jakarta Barat, Senin (18/5/2026).
"Masalah keamanan di Jakarta, terus terang, tetap menjadi prioritas utama Pemerintah DKI Jakarta yang saya pimpin," ujarnya.
Rencana integrasi CCTV menyasar milik Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, instansi lain, hingga gedung-gedung berlantai empat ke atas dalam satu sistem pemantauan terpadu.
"Kami akan melakukan kerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk bagaimana CCTV di seluruh Jakarta itu, baik yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta maupun oleh Polda Metro Jaya, instasi lain atau gedung-gedung yang tingkatnya lebih dari empat, ini bisa kami koordinasikan dengan baik," papar Pramono.
Selain penguatan pengawasan, pemerintah juga menyiapkan jaring pengaman sosial untuk menangani akar persoalan yang memicu gangguan keamanan di lapangan.
"Dalam kondisi yang seperti ini, Pemerintah DKI Jakarta sudah juga menyiapkan bantalan-bantalan sosial yang memang diperlukan atau dibutuhkan nantinya," kata Pramono.
Koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, turut digencarkan guna memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan efektif.
"Kami berkoordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum, terutama dengan kepolisian, untuk penanganan persoalan di lapangan yang seperti ini segera teratasi," terang Pramono.
Eks Sekretaris Kabinet itu mengakui, Jakarta sebagai kota metropolitan tidak luput dari berbagai persoalan. Namun, ia turut menegaskan kesiapan pemerintah dalam menghadapinya.
"Sebagai kota besar, nggak mungkin Jakarta semuanya baik-baik saja. Tetapi sekali lagi, kami siap untuk itu," tegasnya.
Pramono berharap, rangkaian sistem yang dipersiapkan kelak menjadi tameng pertama dalam mencegah perilaku menyimpang sebelum berkembang menjadi tindak kriminal.
"Kalau itu bisa dilakukan, itu bisa sebagai monitoring awal orang yang mau berperilaku untuk tidak baik di Jakarta," pungkas politisi PDIP itu.