Waduh! AS Ancam Bom Oman, Berpotensi Ciptakan Perang Baru

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman militer ekstrem terhadap Oman jika negara itu terbukti membantu Iran. Washington bersikeras menolak segala bentuk kendali bilateral atas Selat Hormuz yang merupakan jalur vital energi global.

Langkah ini menandai pergeseran radikal dalam kebijakan luar negeri AS yang kini dinilai semakin agresif. Hubungan diplomatik bilateral yang telah terjalin selama dua abad kini berada di ambang kehancuran akibat ego geopolitik.

Ancaman ini mencuat dalam rapat kabinet setelah beredarnya laporan mengenai draf nota kesepahaman (MOU) antara Muscat dan Tehran. Kesepakatan tersebut dirumorkan bakal memberi otoritas bersama kepada kedua negara untuk mengelola kawasan perairan strategis itu.

Seorang jurnalis mempertanyakan sikap Gedung Putih mengenai wacana pengelolaan bersama tersebut dalam pertemuan itu.

Jurnalis bertanya, "Apakah Anda akan menerima kesepakatan jangka pendek yang mengizinkan Iran dan Oman mengendalikan selat tersebut?"

Trump secara spontan memberikan jawaban yang sangat agresif dan mengejutkan publik internasional.

"Tidak ada yang akan mengendalikannya. Ini adalah perairan internasional, dan Oman akan berperilaku seperti orang lain, atau kami harus meledakkan mereka."

Pernyataan kontroversial ini langsung memicu kecaman keras dari berbagai pengamat internasional dan aktivis hak asasi manusia. Strategi yang dinilai sebagai diplomasi kapal perang ini dianggap dapat merusak stabilitas keamanan global secara permanen.

Direktur Advokasi kelompok hak asasi DAWN, Raed Jarrar, mengkritik keras pernyataan destruktif tersebut. Jarrar menyamakan retorika yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat itu dengan perilaku seorang bos mafia.

Menurutnya, tindakan mengancam kedaulatan negara lain secara terbuka melanggar hukum internasional yang berlaku.

"Piagam PBB melarang ancaman kekerasan terhadap negara mana pun, dan larangan itu mengikat Amerika Serikat sama seperti mengikat negara lain," ujar Jarrar kepada Al Jazeera.

Jarrar juga menilai tindakan destruktif ini berpotensi merusak masa depan upaya perdamaian di Timur Tengah. Ketidakstabilan emosional pemimpin negara dianggap menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan sebuah perjanjian gencatan senjata.

Jarrar menambahkan, "Mengancam akan 'meledakkan' sebuah negara Arab karena wilayah perairannya kebetulan berada di sepanjang jalur minyak yang ingin dibuka kembali oleh Washington adalah logika tanpa hukum yang sama yang menghasilkan perang ini pada bulan Februari, dan ini adalah sinyal paling jelas bahwa gencatan senjata apa pun yang diperantarai oleh pemerintahan ini hanya akan bertahan sampai presiden kehilangan kesabarannya lagi dalam rapat kabinet."

Di sisi lain, pihak Gedung Putih secara tegas membantah keabsahan dokumen kesepakatan antara Iran dan Oman. Pemerintahan Trump melabeli laporan televisi pemerintah Iran tersebut sebagai sebuah fabrikasi total dan berita bohong.

Selain isu Selat Hormuz, Trump memanfaatkan momentum tersebut untuk menekan blok Arab lainnya. Ia menuntut negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar segera meresmikan hubungan diplomatik formal dengan Israel.

Tuntutan normalisasi ini dijadikan syarat mutlak dalam negosiasi gencatan senjata di masa mendatang. Trump menegaskan komitmennya untuk menarik diri dari proses diplomasi jika syarat ini diabaikan oleh negara Arab.

Sikap keras ini mempertegas bahwa kepentingan politik Israel menjadi prioritas utama dari agenda luar negeri Washington.

"Saya pikir mereka berutang hal itu kepada kami, jujur saja," tutur Trump di tengah jalannya rapat.

Ia juga menambahkan komitmennya untuk tidak melanjutkan perjanjian damai tanpa adanya kompromi dari negara Arab.

"Saya tidak yakin kami harus membuat kesepakatan jika mereka tidak menandatanganinya, jika Anda ingin tahu kebenarannya."

Selat Hormuz merupakan urat nadi perdagangan minyak dunia yang mengakomodasi lebih dari 20 persen lalu lintas energi global. Secara geografis, sebagian dari wilayah perairan internasional yang krusial ini memang melintasi batas laut teritorial Iran dan Oman.

Krisis di kawasan ini memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan militer ke Iran pada akhir Februari.

Menanggapi agresi tersebut, Tehran langsung memblokir jalur pelayaran dan mengklaim kedaulatan penuh atas selat itu.

Selama ini, Oman dikenal sebagai negara netral yang kerap menjadi mediator utama dalam meredakan ketegangan Washington-Tehran. Namun, eskalasi terbaru ini mengancam kemitraan keamanan dan ekonomi jangka panjang yang telah dibangun AS-Oman sejak ratusan tahun lalu.