REGIONAL:
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik kondisi krisis fiskal dan moneter nasional saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta.
- Tekanan ekonomi makro menyebabkan lonjakan harga pangan dan gelombang pemutusan hubungan kerja yang berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat.
- Hasto mendesak pemerintah menerapkan Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan kekayaan negara diorientasikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat banyak.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi perekonomian nasional di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila.
Hasto menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis serius pada sektor fiskal, moneter, hingga ekonomi riil yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Dalam pidatonya di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), Hasto salah satunya menyoroti rapor merah APBN pada kuartal pertama tahun ini yang dinilai sangat mengkhawatirkan.
"Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil. Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," ujar Hasto.
Hasto menegaskan bahwa tekanan di level makro tersebut kini mulai merembet ke sektor riil.
Ia mencatat sejumlah persoalan krusial yang sedang menjepit masyarakat, mulai dari lonjakan harga pangan hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan," tegasnya.
Dalam momentum Hari Lahir Pancasila ini, Hasto mengingatkan pemerintah bahwa ideologi bangsa tidak boleh hanya menjadi slogan politik.
Ia menekankan bahwa Pancasila memiliki ruh untuk membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan ekonomi.
“Pancasila mengandung suatu tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan," imbuh Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mempertanyakan arah pembangunan dan posisi politik luar negeri Indonesia saat ini.
Ia pun mengimbau agar pemerintah kembali menengok visi geopolitik Bung Karno yang menginginkan Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat, bukan justru tunduk pada dominasi asing.
"Banyak yang mempertanyakan misalnya, apakah politik luar negeri Indonesia masih bebas aktif? Ataukah sudah tunduk pada hegemoni negara adidaya? Apakah partisipasi rakyat yang bersifat organik dalam kegiatan perekonomian nasional masih diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang, atau setiap kebijakan muncul dan ditentukan dari atas," tanya Hasto.
Sebagai solusi, Hasto mendesak pemerintah untuk kembali menjalankan mandat Pasal 33 UUD 1945, di mana seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan dikelola sepenuhnya demi kemakmuran rakyat banyak.
"Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan, orientasi, dan pihak yang mendapat kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara," pungkasnya.
TERPOPULER
