PDIP: Sikap Kritis adalah Cermin Cinta Tanah Air, Tak Bisa Dihadapi dengan Represi

Suara.com - PDI Perjuangan menyoroti kondisi demokrasi saat ini di tengah munculnya kekhawatiran terkait ruang kebebasan berpendapat. Menurut partai tersebut, semakin banyak pihak yang mendapat tekanan setelah menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa sikap kritis bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan cerminan kecintaan terhadap tanah air. Menurutnya, Pancasila lahir dengan semangat membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan.

"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," kata Hasto saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Namun, Hasto menilai realitas saat ini menunjukkan gejala yang berlawanan. Kebebasan mendasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dinilainya semakin terancam.

Menurut Hasto, nilai-nilai Pancasila seharusnya terwujud secara nyata dalam kehidupan rakyat, terutama melalui jaminan atas kemerdekaan dari rasa takut, kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul.

Ia menyayangkan sikap kritis dari berbagai elemen masyarakat sipil yang belakangan kerap direspons secara represif oleh otoritas kekuasaan.

Hasto juga mengingatkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan pernah tegak selama kekuasaan menutup mata terhadap pembungkaman hak-hak sipil yang paling mendasar.

Lebih lanjut, Hasto menyoroti pergeseran fungsi hukum dan aparat negara. Alih-alih melindungi warga secara adil, hukum dinilainya telah berubah menjadi instrumen yang melayani kepentingan politik elite.

"Aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elite kekuasaan," ungkap Hasto, merujuk pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menurut Hasto, tanpa hukum yang berkeadilan, berbagai aspek kehidupan bernegara akan menjadi mahal dan dipenuhi ketidakpastian.

Sebagai contoh konkret dari menyempitnya ruang inovasi masyarakat akibat penegakan hukum yang dinilainya represif, Hasto menyoroti kasus hukum yang menimpa seorang petani kecil di Aceh.

Ia menceritakan bagaimana warga yang berupaya mengembangkan benih secara mandiri justru berakhir berhadapan dengan proses hukum hingga dipenjara.

"Ibu Mega sangat mengkhawatirkan ketika rakyat berinovasi di Aceh, mencoba mengembangkan benih dengan seluruh tradisi penelitian yang hidup di kalangan rakyat, ternyata justru dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Ini tindakan anti-inovasi," ujarnya.