REGIONAL:
- Ekonom UGM Yudistira Hendra Permana menilai pelemahan rupiah, anjloknya IHSG, dan penurunan daya beli sebagai sinyal krisis ekonomi.
- Kondisi ekonomi Indonesia yang rawan ini disebabkan oleh akumulasi kebijakan fiskal dan moneter yang kurang disiplin.
- Dampak nyata krisis terlihat dari kesulitan mencari pekerjaan serta rendahnya tingkat upah masyarakat dibandingkan biaya hidup.
Suara.com - Ekonom UGM menilai pelemahan rupiah, penurunan daya beli masyarakat, dan merosotnya IHSG menjadi sinyal meningkatnya risiko krisis ekonomi di Indonesia.
Situasi ekonomi Indonesia dinilai tengah berada dalam fase rawan menuju krisis. Pelemahan nilai tukar rupiah, anjloknya IHSG, hingga penurunan daya beli masyarakat disebut menjadi indikator yang mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana menilai kondisi tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan fiskal dan moneter yang tidak disiplin dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah terlalu banyak menggelontorkan anggaran untuk program populis tanpa kejelasan dampak ekonomi jangka panjang.
"Ini memang situasi yang sangat berpotensi untuk memasukkan Indonesia itu ke dalam krisis atau membuat Indonesia itu potensi besar untuk menuju ke krisis ekonomi," kata Yudistira kepada Suara.com, Jumat (5/6/2026).
Disampaikan Yudistira, pelemahan ekonomi kini tidak hanya tampak pada indikator makro seperti rupiah dan pasar saham. Melainkan turut dirasakan langsung masyarakat.
Penurunan daya beli disebut mulai terjadi di berbagai lapisan, termasuk sektor transportasi dan konsumsi rumah tangga.
"Ya kita sudah merasakan bagaimana pelemahan daya beli, terus kemudian nilai tukar rupiah yang semakin merosot dan sebagainya, ya itu kita sangat sudah melihat dengan jelas IHSG juga merosot," ujarnya.
Kondisi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia menyebut masalah muncul akibat akumulasi kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai semakin kehilangan disiplin setidaknya dalam tiga tahun terakhir.
"Nah, ini sebetulnya adalah akibat dari, akumulasi ya. Ini adalah bentuk akumulasi atas ketidakdisiplinan fiskal maupun moneter," tegasnya.
Yudistira menyoroti independensi Bank Indonesia yang dinilai makin tergerus akibat kuatnya intervensi eksekutif terhadap kebijakan moneter. Kondisi itu disebut berpengaruh terhadap stabilitas rupiah dan meningkatnya jumlah uang beredar di pasar.
"Ya kita harus pahami nih bahwasanya bank sentral di Indonesia itu tugasnya kan adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah ini kan sudah tidak stabil kayak gini. Berarti artinya ya ada yang salah juga dengan dengan lembaga moneter satu itu," tuturnya.
Menurutnya tekanan ekonomi semakin terlihat dari kondisi fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Wacana soal kenaikan pajak UMKM di tengah perlambatan ekonomi seolah menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai kesulitan mencari sumber pendanaan untuk menopang APBN dan APBD.
Selain itu, ia menyinggung transfer dana ke daerah yang mulai tersendat. Ditambah lagi belum adanya kepastian pencairan untuk semester kedua tahun ini.
Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin sempit.
Di level masyarakat, Yudistira mengatakan krisis ekonomi mulai nyata terasa lewat sulitnya mencari pekerjaan dan rendahnya tingkat upah dibanding biaya hidup yang terus meningkat. Ia mencontohkan daya beli upah minimum saat ini yang dinilai jauh menurun dibanding dua dekade lalu.
"Krisis ekonominya sudah terlihat. Pekerjaan juga susah, nyari pekerjaan. Ada pun pekerjaan, upahnya juga enggak seberapa, ya maksudnya enggak seberapa itu saya bandingkan dengan biaya hidup," tandasnya.
TERPOPULER