BGN Alihkan Jatah MBG dari Sekolah Elite ke Wilayah 3T, Nanik: Fokus Perbaiki Kualitas

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengalihkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sejumlah sekolah elit ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah itu menjadi bagian dari strategi BGN untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program pada 2026 dibanding sekadar mengejar jumlah penerima manfaat.

Kepala BGN, Nanik S. Dayeng, mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung arah kebijakan itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin kami bertiga dipanggil dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas," kata Nanik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/6/2026).

Menurut dia, perubahan fokus tersebut membuat target penerima manfaat tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program.

BGN bahkan membuka kemungkinan tidak mengejar target 82 juta penerima manfaat tahun ini apabila kualitas layanan dan ketepatan sasaran dinilai belum optimal.

"Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," ujarnya.

Dalam proses evaluasi tersebut, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah mengurangi cakupan MBG di sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu dan mengalihkan anggarannya ke wilayah 3T.

"Akan kita lihat kalau ada sekolah-sekolah yang mahal, akan kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah, ini yang kita alihkan ke 3T," tutur Nanik.

Meski demikian, Nanik menegaskan langkah itu bukan berarti jumlah penerima manfaat akan berkurang. Sebaliknya, jumlahnya berpotensi bertambah karena anggaran diarahkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

"Jadi bisa saja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini," katanya.

Selain wilayah 3T, BGN juga akan memperkuat intervensi kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menurut Nanik, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdiskusi dengan para pakar gizi yang menilai periode paling efektif untuk intervensi gizi dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia sembilan tahun atau setingkat sekolah dasar.

"Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelasnya.

Nanik mengaku, pihaknya sempat mengancam akan memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani kelompok 3B.

"Makanya kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B. Kalau tidak, kita suspensi," ungkap Nanik.

Kebijakan tersebut, lanjut dia, mulai menunjukkan hasil. Dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita disebut meningkat signifikan.

BGN berharap penajaman sasaran program tersebut membuat penggunaan anggaran MBG menjadi lebih efektif sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap upaya perbaikan gizi nasional.