Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Suara.com - Bencana kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, yang menghanguskan 304 bangunan dan menyisakan 679 jiwa tanpa tempat tinggal, mendorong anggota DPRD DKI Jakarta mendesak perombakan menyeluruh sistem penanggulangan kebakaran ibu kota dari pendekatan responsif menuju pencegahan sistematis.

Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono, menyebut tragedi Kemayoran bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang terus berulang dan belum pernah benar-benar diputus.

Jakarta mencatat hampir 1.300 kasus kebakaran sepanjang 2025, dengan lebih dari 60 persen disebabkan korsleting listrik.

Sebuah angka yang oleh Mujiyono disebut bukan bencana alam, melainkan kegagalan infrastruktur yang sudah bertahun-tahun dibiarkan berjalan tanpa intervensi serius.

Dari 267 kelurahan di Jakarta, baru tersedia sekitar 170 pos pemadam, artinya hampir sepertiga kelurahan belum memiliki pos sama sekali.

Jauh dari standar minimal nasional yang menetapkan satu pos per 90.000 jiwa dengan waktu tanggap tidak lebih dari 15 menit.

Mujiyono menegaskan bahwa akar persoalan bukan pada kinerja petugas di lapangan.

“Persoalannya bukan pada kecepatan pemadaman. Petugas Gulkarmat bekerja keras dan itu tidak kami ragukan. Persoalannya ada di hulu, pada sistem yang sampai hari ini masih lebih siap merespons kebakaran daripada mencegahnya,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Dari sisi hidran, Jakarta memiliki sekitar 1.800 unit hidran kota konvensional. Namun hanya 70 hingga 80 persen yang berfungsi dengan baik.

Sementara hidran mandiri yang dibangun Gulkarmat baru berjumlah sekitar 42 unit, jauh dari standar perencanaan yang menyebut hidran idealnya tersedia setiap 200 meter di tepi jalan permukiman.

Mujiyono secara khusus mendorong percepatan pembangunan hidran mandiri di kawasan padat seperti Kemayoran, Tambora, dan Penjaringan dengan target berbasis kelurahan rawan.

Soal Alat Pemadam Api Ringan (APAR), data Gulkarmat sendiri menunjukkan hampir satu dari lima kebakaran bisa dipadamkan sejak dini, apabila warga memiliki alat dan tahu cara menggunakannya.

Namun, realisasi distribusi dua unit APAR per RT yang diwajibkan regulasi masih jauh dari target.

Mujiyono juga menyoroti persoalan akses jalan yang kerap luput dari perhatian, di mana banyak gang di permukiman padat Jakarta memiliki lebar di bawah 3,5 meter, batas minimum yang dibutuhkan armada pemadam untuk dapat masuk.

Sehingga penataan lingkungan permukiman padat harus masuk agenda serius Dinas Perumahan dan pemerintah kota administrasi.

Ia menekankan bahwa seluruh upaya itu hanya bisa berjalan apabila ada koordinasi lintas instansi yang kokoh antara Gulkarmat, PLN, Dinas Perumahan, PAM Jaya, serta jajaran RT dan RW sebagai ujung tombak di lapangan.