Mendagri Larang Kepala Daerah Rekrut Honorer Baru: Datang Jam 8 Pulang Jam 10, Cuma Jadi Beban!

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan efisiensi belanja pegawai di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Tito menyoroti kondisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di banyak wilayah yang saat ini sudah tidak sehat.

Menurutnya, mayoritas daerah memiliki alokasi belanja pegawai yang melampaui batas maksimal 30 persen dari total APBD.

"Dominan (daerah) sudah di atas 30 persen. Maka harus ada upaya pada postur belanja dan postur pendapatan supaya belanja pegawai ini tidak melampaui APBD yang ada," ujar Tito.

Sebagai langkah konkret untuk menekan pengeluaran, Tito menegaskan bahwa opsi utama adalah menahan rekrutmen pegawai baru, terutama tenaga honorer yang saat ini statusnya sudah dimoratorium.

"Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, ya. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru," ujarnya.

Ia mengakui bahwa tenaga honorer di bidang fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan memang masih sangat dibutuhkan dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, ia memberikan kritik pedas terhadap membludaknya tenaga honorer di sektor administrasi.

Eks Kapolri ini mengungkapkan bahwa banyak tenaga honorer administrasi yang direkrut bukan berdasarkan kapabilitas, melainkan karena faktor kedekatan politik atau "titipan" dari pejabat sebelumnya maupun tim sukses kepala daerah saat pilkada.

"Seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana. Datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban," ungkap Tito.

Masalah kian pelik ketika para tenaga honorer yang menumpuk ini melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut kepastian status menjadi ASN, baik melalui jalur PNS maupun PPPK.

Akomodasi atas tuntutan tersebut, menurut Tito, pada akhirnya menjadi beban finansial bagi APBD karena harus membayar gaji dan tunjangan mereka.

Tito meminta para kepala daerah yang menjabat saat ini untuk memiliki tanggung jawab moral dan fiskal.

Ia mengingatkan agar tidak meninggalkan masalah bagi kepemimpinan berikutnya hanya karena rekrutmen honorer yang tidak terkontrol.

"Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya. Buang waktu," pungkasnya.