Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK

Suara.com - Bupati Muara Enim, Edison, resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan pada Selasa (9/6/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Edison terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sumatera Selatan pada Senin (8/6/2026).

Pantauan Suara.com di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Edison keluar dari lobi gedung sekitar pukul 16.21 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol.

Edison diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan melalui gelar perkara internal setelah KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/6/2026).

“Dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka,” ujar Budi.

Budi mengonfirmasi bahwa salah satu tersangka yang telah ditetapkan adalah Bupati Muara Enim, Edison. Meski demikian, Budi belum mengungkap identitas tersangka lainnya. Ia hanya menyebut para tersangka terdiri atas unsur penyelenggara negara dan pihak swasta.

“Benar, salah satunya adalah Bupati,” tandasnya.

OTT tersebut merupakan yang ke-12 dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Operasi pertama pada tahun ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Selanjutnya, KPK melakukan OTT dalam kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi.

OTT ketiga dilakukan terhadap Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Berikutnya, KPK melakukan dua OTT dalam waktu yang hampir bersamaan, yakni kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KPK kemudian melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan.

OTT ketujuh menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan Tahun Anggaran 2023–2026.

Selanjutnya, KPK juga menangkap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobar (MFT), dalam OTT kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Pada OTT kesembilan, KPK mengungkap kasus dugaan pemerasan dengan modus pengumpulan tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Kasus ini menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman (AUL), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono (SAD), sebagai tersangka.

Pada April lalu, KPK juga menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di Kabupaten Tulungagung pada 2025–2026 melalui OTT.

Terbaru, KPK melakukan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka.