Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK

Suara.com - Analis politik sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Tunisia, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, melontarkan kritik keras terkait tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya.

Ikrar menyoroti efisiensi anggaran negara hingga transparansi klaim penggunaan dana pribadi Presiden dalam perjalanan dinas tersebut.

Berdasarkan analisis yang diterima Ikrar, Presiden Prabowo tercatat menghabiskan setidaknya dalam perumpamaan satu dari setiap enam hari masa jabatannya untuk berada di luar negeri. Biaya yang dikeluarkan pun diperkirakan mencapai Rp20 miliar hingga Rp50 miliar per kunjungan.

Satu hal yang menjadi sorotan tajam Ikrar adalah pernyataan dari pihak istana melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang menyebut bahwa kekurangan biaya operasional perjalanan tersebut ditutupi menggunakan kantong pribadi Presiden.

Ikrar menilai, dalam tata kelola administrasi negara, penggunaan dana pribadi untuk kegiatan kedinasan justru menjadi tanda tanya besar.

"Saya ini pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil, kalau kemudian saya ke luar negeri ya sudah ada anggaran dari negara. Tiba-tiba kemudian saya menggunakan anggaran sendiri, ya dan itu dimasukkan di dalam pertanggungjawaban saya akan ditanya oleh bagian BPK ataupun BPKP ya, ini uang apa dan ini kok Anda melakukan itu dari kantong Anda sendiri," ujar Ikrar dalam kanal Youtube Bambang Widjojanto, Selasa (9/6/2026).

Ikrar mendesak lembaga auditor negara untuk turun tangan melakukan pengecekan.

"Biayanya dari kantong pribadi Presiden Prabowo Itu wajib hukumnya baik BPK, Inspektorat di Sekretariat Presiden itu harus mengecek ya uang itu benar engga dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, dan untuk apa?" tegasnya.

Kondisi Ekonomi dan Devisa Negara

Kritik ini disampaikan Ikrar di tengah kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia menyebut cadangan devisa negara sedang mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2025.

Menurutnya, Presiden seharusnya lebih cermat dalam menghitung ketersediaan anggaran sebelum memutuskan untuk sering melakukan kunjungan internasional.

"Jadi maksud saya Prabowo ini tidak pernah menghitung benar-benar berapa uang yang masih dimiliki oleh negara ya, apakah ini masih bisa untuk kemudian jalan-jalan ke luar negeri," ujar Ikrar.

Kritik Kebijakan Bahasa dan Prioritas Pendidikan

Tak hanya soal anggaran, Ikrar juga menyentil gaya komunikasi kebijakan Presiden saat berada di luar negeri.

Ia mencontohkan instruksi Presiden yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mempersiapkan kurikulum bahasa asing sesuai dengan negara yang dikunjungi, seperti bahasa Prancis saat ke Prancis atau bahasa Portugis saat ke Brazil.

"Buat apa sih dikit-dikit ke Prancis? Dan setiap berhenti di suatu negara, langsung deh meminta Mendikdasmen itu mempersiapkan agar anak Sekolah Dasar itu belajar bahasa Prancis, ketika dia ke Brazil belajar bahasa Portugis misalnya,” ungkapnya.

Ikrar membandingkan hal ini dengan pandangan Akademisi mendiang Dr. Arief Budiman saat Timor Leste merdeka, yang menekankan bahwa bahasa Indonesia jauh lebih strategis bagi masa depan kawasan daripada sekadar mempertahankan bahasa kolonial seperti Portugis.

“Padahal kita tahu ketika Timor Leste itu merdeka apa yang dikatakan oleh Dr. Arif Budiman? Dia mengatakan kepada orang Timor Leste bahwa bahasa Portugis itu sudah bahasa yang masa lalu, dan bahasa yang paling Anda harus tetap tekuni adalah bahasa Indonesia karena biar bagaimanapun masa depan Anda itu tetap akan terkait dengan Indonesia kan begitu," lanjutnya.

Reporter: Tsabita Aulia