Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait optimalisasi Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Provinsi Bali yang berlangsung secara daring dari Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan pada 7 Juni 2026.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Robben Rico, Kepala Pusdiklatbangprof Afrizon Tanjung, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Dalam pertemuan itu, dibahas dua agenda utama untuk memperkuat pelaksanaan Sekolah Rakyat di Bali, yakni penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan serta pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
Saat ini, pembangunan salah satu gedung permanen Sekolah Rakyat tengah berlangsung di Kabupaten Karangasem. Proyek tersebut telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan tingkat penyelesaian yang mencapai sekitar 80 persen.
“Alhamdulillah, di Kabupaten Tabanan, kita telah menyelenggarakan Sekolah Rakyat Rintisan, yaitu SRMP 17 Tabanan. Sekolah ini sudah berjalan lebih dari 10 bulan, dan telah berjalan dengan baik,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menyampaikan, setelah dikunjungi Presiden, perkembangan para siswa terlihat makin jelas. Para siswa menjadi lebih disiplin, lebih bugar, dan lebih percaya diri.
Sejak awal Presiden menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Untuk Provinsi Bali, targetnya adalah sembilan titik baru agar Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota.
Lahan untuk Sekolah Rakyat permanen perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Gedung terbengkalai atau aset pemerintah yang tidak terpakai juga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat rintisan atau kelas sementara.
Terkait zonasi siswa, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang berdiri di lahan milik pemerintah provinsi dapat menerima siswa dari seluruh Bali. Sementara Sekolah Rakyat di lahan milik pemerintah kabupaten/kota diutamakan untuk warga dari kabupaten/kota yang bersangkutan.
“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bali yang telah menyediakan lahan pertama sehingga gedung permanen Sekolah Rakyat dapat dibangun. Terima kasih atas peran serta Pemerintah Provinsi Bali dalam menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengambil peran koordinasi aktif dalam percepatan usulan Sekolah Rakyat. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali untuk menindaklanjuti arahan Presiden melalui kerja bersama.
“Mari kita sambut arahan Bapak Presiden untuk melakukan optimalisasi dan percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui kerja bersama. Jika dimungkinkan, kita dapat menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini,” ajak Gus Ipul.
Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan dukungan terhadap arahan tersebut. Pemprov Bali menyatakan siap menindaklanjuti rencana pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa titik di Provinsi Bali.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kabupaten/kota juga menyampaikan perkembangan usulan masing-masing. Kabupaten Jembrana mengusulkan lahan sekitar 5,9 hektare dan lahan tersebut masih dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Kabupaten Bangli telah mengusulkan lahan, namun luasnya masih belum sesuai dengan persyaratan sehingga perlu penyesuaian di lapangan. Kabupaten Buleleng sedang melakukan inventarisasi aset, termasuk bangunan Balai Latihan Kerja atau BLK yang berpotensi digunakan. Kabupaten Klungkung masih dalam proses mencari lahan. Kabupaten Tabanan sedang melakukan pengecekan aset. Sementara Kabupaten Badung juga masih mencari lahan yang sesuai.
Menanggapi laporan tersebut, Gus Ipul kembali menegaskan pentingnya mempercepat pelaksanaan program di Bali agar target yang telah ditetapkan dapat segera terealisasi.
“Khusus untuk Bali, Presiden berharap ada percepatan. Untuk gedung permanen ini, kami mohon seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali berusaha keras,” lugas Gus Ipul.***