DPR: Jangan Terus Salahkan The Fed dan Perang Teluk Saat Rupiah Tertekan

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai Indonesia tidak perlu terus-menerus menyalahkan faktor eksternal atas tekanan yang terjadi di pasar keuangan domestik. Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan justru perlu fokus membenahi persoalan yang berada dalam kendali di dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikan Said merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir.

"Indonesia tidak perlu menuding sentimen eksternal, seperti mempertanyakan alasan Bank Sentral AS, The Fed memilih kebijakan hawkish dan Perang Teluk yang terus bergejolak, karena itu berada di luar kendali kita," kata Said dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026), dikutip dari ANTARA.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini harus dijawab dengan langkah yang lebih terencana dan eksekusi kebijakan yang baik. Fokus utama pemerintah, kata Said, seharusnya diarahkan pada upaya mengatasi mahalnya dolar AS, tingginya yield SBN, serta tekanan yang terjadi di pasar saham domestik.

Said menekankan bahwa pemulihan kepercayaan pelaku usaha menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diambil berjalan konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diumumkan secara prematur justru berpotensi meningkatkan risiko bagi dunia usaha. Sebaliknya, pemerintah didorong membangun dialog yang lebih produktif dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum meluncurkan kebijakan strategis.

Selain menjaga konsistensi kebijakan, Banggar DPR juga menilai pengelolaan fiskal yang sehat menjadi faktor penting dalam memulihkan kepercayaan pasar. Said mengapresiasi usulan pemerintah yang menargetkan defisit RAPBN 2027 berada di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, target tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi pasar, terutama jika realisasi defisit tahun ini mampu lebih rendah dibanding target APBN 2026.

Di sisi lain, Said juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola program-program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia menilai penguatan kapasitas pelaksana, pencegahan konflik kepentingan, serta pembenahan rantai pasok perlu dilakukan agar program berjalan lebih efektif.

Untuk pasar modal, Banggar DPR mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola bursa, meningkatkan transparansi kepemilikan saham, memperbesar porsi saham publik (free float), serta mengevaluasi kinerja Self Regulatory Organization (SRO) di pasar modal Indonesia.

Said juga mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan masukan dalam menghadapi tekanan ekonomi yang sedang terjadi. Menurutnya, kondisi saat ini harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.