Mahasiswa Jaksel Turun ke Jalan, Desak Copot Menkeu dan Tolak Kenaikan BBM

Suara.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jakarta Selatan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026). Mereka menuntut evaluasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai gagal menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Para peserta aksi memadati badan jalan sambil membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi dari atas kendaraan bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara.

Perwakilan peserta aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jakarta Selatan, Abdul Hasan Fathur, mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu alasan utama mahasiswa turun ke jalan.

Menurutnya, dampak pelemahan rupiah pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai sektor.

"Kami dari Cipayung Jakarta Selatan menyampaikan tuntutan dengan tema besar evaluasi kepemimpinan Prabowo-Gibran. Kami menilai pelemahan rupiah pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme ekonomi," kata Abdul.

Ia menilai pelemahan nilai tukar berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat meningkatnya biaya impor energi, kenaikan harga pangan dan bahan baku industri, meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan yang bergantung pada impor, hingga bertambahnya beban utang sektor swasta yang menggunakan dolar AS.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat meningkatnya biaya produksi perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Cipayung Plus Jakarta Selatan menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah.

1. Mencopot Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menstabilkan kondisi ekonomi nasional;
3. Mengevaluasi total program prioritas presiden yang dinilai menyerap anggaran besar;
4. Mengembalikan TNI dan Polri ke fungsi pertahanan dan keamanan;
5. Membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat;
6. Menolak kenaikan harga BBM.

"Yang pertama, copot Menteri Keuangan dan juga Menko Perekonomian. Yang kedua, stabilkan ekonomi nasional. Yang ketiga, evaluasi total program prioritas presiden yang memakan anggaran besar. Yang keempat, kembalikan TNI dan juga Polri ke barak. Yang kelima, batalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Yang terakhir, tolak kenaikan harga BBM," ujar Abdul.

Tuntutan pencopotan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut karena kedua posisi tersebut dinilai memiliki peran sentral dalam pengelolaan kebijakan ekonomi nasional.

Sementara itu, desakan untuk membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap dampak liberalisasi perdagangan di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk kritik dari kalangan mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya terkait isu daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.