REGIONAL:
- Badan Gizi Nasional memutuskan mengoptimalkan kantin sekolah di wilayah 3T untuk program Makan Bergizi Gratis guna efisiensi anggaran.
- Keputusan tersebut diambil karena jumlah penerima manfaat di wilayah 3T dinilai terlalu sedikit untuk pembangunan dapur baru.
- Pemerintah membuka peluang pendanaan melalui dana CSR perusahaan, hibah negara sahabat, serta lembaga filantropi bagi program tersebut.
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan kantin sekola di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), merupakan bagian dari penataan.
"Saya pikir itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita," kata Pras di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pelibatan kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut menjadi salah satu opsi yang bakal dicoba.
Nantinya, pemerintah akan melihat apakah skema tersebut dapat berjalan dan diberlakukan untuk wilayah tertentu, semisal 3T.
"Sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN," kata Pras.
Sebelumnya BGN putuskan tidak akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG di wilayah 3T.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan bahwa jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah 3T relatif kecil, sehingga pembangunan dapur baru dinilai tidak efisien dari sisi anggaran.
"Kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah wilayah 3T yang hanya memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat program MBG.
"Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," ujarnya.
Karena itu, BGN akan mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia di daerah, baik milik sekolah maupun fasilitas umum lainnya, untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
"Jadi yang sudah ada existing, entah dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa, intinya tidak harus membangun dapur baru," kata dia.
Nanik mengatakan pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran yang tengah dilakukan BGN.
Berbeda dengan skema sebelumnya yang sepenuhnya mengandalkan pendanaan negara untuk pembangunan dapur, kini pemerintah membuka berbagai alternatif sumber pembiayaan.
Menurut dia, salah satu opsi yang tengah didorong adalah pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun sektor swasta.
TERPOPULER