REGIONAL:
- Program Makan Bergizi Gratis menghadapi dugaan pemborosan anggaran Rp1 triliun serta berbagai masalah tata kelola yang sentralistis.
- Pola kebijakan yang seragam dan tertutup dinilai melemahkan pengawasan sehingga memicu penyimpangan serta penurunan kualitas layanan lapangan.
- Pemerintah didorong melakukan evaluasi total secara independen terhadap desain kelembagaan guna memperbaiki akuntabilitas program strategis nasional tersebut.
Suara.com - Temuan dugaan pemborosan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih dari Rp1 triliun per bulan, menambah panjang sorotan terhadap tata kelola program unggulan pemerintah.
Apalagi salah satu program strategis nasional itu telah diterpa kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), kasus keracunan makanan, hingga persoalan distribusi mandate di lapangan.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai runtunan persoalan ini merupakan puncak dari akumulasi masalah tata kelola yang sentralistis dan tertutup sejak awal program bergulir.
"Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," kata Gabriel, dikutip Jumat (12/6/2026).
Pola pengambilan keputusan yang terkonsentrasi di pusat membuat ruang kontrol publik maupun pengawasan internal menjadi lemah. Kondisi tersebut membuat berbagai persoalan sulit terdeteksi sejak awal.
Menurut Gabriel, model kebijakan MBG yang diterapkan seragam di seluruh Indonesia berisiko pula mengabaikan kondisi tiap daerah. Padahal, kesiapan infrastruktur, kapasitas pemerintah daerah, hingga kebutuhan masyarakat di tiap wilayah berbeda-beda.
"Kalau pola kebijakan seperti MBG yang dirumuskan di nasional dan diterapkan di seluruh Indonesia, risikonya adalah kurangnya sensitivitas terhadap konteks lokal," ujarnya.
Ia menuturkan bahwa pengelolaan anggaran besar dalam program berskala nasional semestinya diimbangi sistem kontrol dan akuntabilitas yang kuat. Namun, pengawasan yang selama ini dilakukan dinilai lebih bersifat reaktif setelah masalah muncul ke permukaan.
Kondisi tersebut dinilai membuka ruang bagi berbagai persoalan mulai dari dugaan penyimpangan pengadaan, pemborosan anggaran, hingga menurunnya kualitas layanan di lapangan.
"Apalagi menggunakan anggaran yang besar dengan cakupan nasional. Godaan-godaan untuk mengambil sesuatu itu mesti ada. Itu bisa diminimalisir kalau bukan dihilangkan dengan menginstalasi sistem kontrol dan sistem akuntabilitas yang memadai," paparnya.
Respons pemerintah terhadap kritik publik sejauh ini pun terkesan tak memadai. Sejumlah kritik terkait keracunan makanan, kualitas layanan, hingga dugaan pemborosan anggaran justru kerap dianggap sebagai ancaman terhadap program prioritas pemerintah.
"Sebagian yang mengkritik ini adalah orang-orang yang sebenarnya setuju dengan tujuan MBG dan ingin MBG itu diterapkan secara baik. Tetapi karena jawabannya begitu, kemarahan publik makin meningkat," ujarnya.
Ia menduga faktor politik turut memengaruhi lambatnya evaluasi terhadap MBG. Sebagai program unggulan Presiden, MBG dinilai memiliki nilai politik besar.
Sehingga pemerintah cenderung berhati-hati melakukan koreksi besar meski persoalan terus bermunculan.
"Mereka memperhitungkan program ini untuk investasi Pemilu 2029," tuturnya.
Sebagai langkah awal, Gabriel mendorong pemerintah melakukan evaluasi total terhadap desain kelembagaan MBG. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Ia bahkan mengusulkan penghentian sementara program selama satu hingga dua bulan agar evaluasi bisa dilakukan secara independen dan komprehensif.
"Bukan hanya dievaluasi oleh birokrat dan tim sukses, tetapi perlu dievaluasi oleh orang-orang yang punya kapasitas, seperti ahli gizi, ahli tata kelola, dan ahli keuangan," tegasnya.
TERPOPULER
