Mahasiswa Bakal Gelar Aksi Menuju Indonesia Bangkrut di Bundaran HI, Tuntut Harga BBM Diturunkan

Suara.com - Front Mahasiswa Nasional (FMN) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan sejumlah organisasi demokratis menggelar aksi nasional bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" di berbagai wilayah, kota, kampus hingga desa.

Di Jakarta, aksi dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan long march ratusan mahasiswa dari kawasan Dukuh Atas menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Massa membawa bendera, spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, seperti turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian Militerisme, hingga penolakan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional, Symphati Dimas Rafi'i, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai respons terhadap situasi yang dinilai semakin memburuk. Aksi nasional tersebut diberi tajuk #MenujuIndonesiaBangkrut!

"Tajuk yang menggambarkan kemerosotan negeri Indonesia saat ini di bawah penindasan dan penghisapan sistem terbelakang setengah-feodal yang dipertahankan oleh imperilalis Amerika Serikat dan rezim bonekanya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Dimas, Jumat (12/6/2026).

Dimas menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini telah memperburuk kondisi masyarakat.

Menurutnya, Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuat kebijakan dan program yang membuat rakyat Indonesia semakin tenggelam dalam krisis.

"Biang dari masalah Indonesia Menuju Bangkrut. Baginya, penderitaan rakyat tidak jauh lebih penting daripada melanjutkan program MBG dan KDMP serta penguatan militer di seluruh jabatan sipil dan proyek pembangunan," kritik Dimas.

Melalui aksi nasional tersebut, FMN menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Tuntutan itu meliputi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) seluruh jenis dan harga kebutuhan produksi maupun kebutuhan hidup rakyat, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), hingga penghentian penempatan perwira militer dan kepolisian aktif maupun purnawirawan pada berbagai jabatan sipil strategis.

Selain itu, FMN juga menuntut penghentian berbagai bentuk penindasan terhadap rakyat, termasuk perampasan tanah dan penggusuran, serta meminta seluruh kapitalis birokrat korup diberhentikan dan ditangkap.