REGIONAL:
- Aliansi Rakyat Memanggil menggelar demonstrasi di Simpang Tiga Gejayan, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu, 13 Juni 2026.
- Massa menuntut pergantian pemerintahan Prabowo-Gibran karena dianggap gagal mengatasi penurunan daya beli serta berbagai masalah ekonomi.
- Para pengunjuk rasa mendesak penghentian program pemerintah yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menjadi sarang tindak korupsi.
Suara.com - Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di Yogyakarta dengan membawa sejumlah tuntutan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mereka menilai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat semakin memburuk di berbagai sektor.
Ratusan massa telah memadati kawasan Simpang Tiga Gejayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu (13/6/2026) sejak siang.
Meskipun hujan sempat mengguyur beberapa saat, massa tetap bertahan hingga sore dan melanjutkan orasi dari sejumlah perwakilan massa yang datang.
Suasana di lapangan diwarnai dengan pengibaran bendera aliansi, spanduk dan poster satire bermotif kritik sosial, serta orasi-orasi politik yang disampaikan secara bergantian dari atas mobil komando.
Humas Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah, menyebut demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan nasional yang dianggap gagal memperbaiki kondisi rakyat.
Massa bahkan secara terbuka menyerukan pergantian pemerintahan.
"Hari ini kita turun aksi untuk menuntut hal yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia yaitu turunkan Prabowo-Gibran karena dilihat tidak punya kemampuan untuk mempertahankan apalagi memperbaiki ya situasi kehidupan rakyat Indonesia," kata Marsinah ditemui di sela-sela aksi.
Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Danantara.
Mereka menilai program-program tersebut berpotensi membuka ruang penyimpangan dan tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
"Solusinya yang paling dekat adalah untuk menghentikan MBG, kemudian menghentikan Koperasi Desa Merah Putih, belum lagi kalau kita sebut Danantara gitu. Persoalannya adalah itu menjadi sarang korupsi," ujarnya.
Marsinah menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin berat ditandai dengan menurunnya daya beli, sepinya pasar tradisional, serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Belum lagi kondisi pekerja informal seperti pengemudi ojek online yang dinilai semakin terjepit oleh sistem kerja dan perusahaan aplikasi.
"Kita lihat hari ini pasar tradisional itu sepi, enggak ada pembelinya. Hari ini daya beli anjlok, kelas menengah tidak ada lagi. Banyak sekali orang-orang yang di-PHK," ucapnya.
Ia turut mengkritik pelaksanaan program MBG yang disebut justru membebani guru honorer di sekolah. Menurutnya, penghentian sementara sejumlah SPPG menjadi bukti adanya tekanan publik terhadap kebijakan tersebut.
"Mita lihat saat ini SPPG memang sudah disuspen. Tapi itu kami lihat sebagai salah satu wujud desakan rakyat saat ini. Sehingga kalau bisa kita desak terus sampai itu berhenti, dananya dikembalikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Marsinah menegaskan aksi demonstrasi akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Aliansi tersebut menyebut aksi diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, guru, akademisi, peneliti, hingga ibu-ibu yang anaknya menjadi penerima program MBG.
"Kelanjutannya adalah aksi terus. Kita aksi terus sampai Prabowo-Gibran ini turun," tegasnya.
TERPOPULER